JAYAPURA — Kedatangan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Bandara Sentani menjadi penanda dimulainya pembahasan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Rapat koordinasi bersama kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota dijadwalkan membahas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
AHY menegaskan pemerintah pusat perlu terus mengawal aspirasi kepala daerah, terutama yang menyangkut infrastruktur dasar dan penghubung antardaerah.
“Kami ingin menghubungkan antarwilayah, antarkabupaten, kota, dan juga pada akhirnya ini akan memajukan ekonomi masyarakat, meningkatkan potensi yang selama ini mungkin sudah ada,” katanya.
Konektivitas Darat Jadi Prioritas Pertama
Perhatian awal diarahkan pada konektivitas darat, termasuk ruas jalan yang menghubungkan Jayapura dengan wilayah lain di sekitarnya. Menurut AHY, jalan yang terhubung baik dapat menggerakkan aktivitas ekonomi warga dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur darat. Penguatan konektivitas maritim lewat pengembangan pelabuhan dan sektor kemaritiman disebut menjadi kunci agar biaya logistik di Papua lebih murah.
Penerbangan Perintis untuk Distribusi Barang
Transportasi udara, termasuk penerbangan perintis, dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Wilayah Papua yang berbukit dan berpulau membuat jalur udara kerap jadi satu-satunya pilihan cepat.
“Papua tidak boleh tertinggal dibandingkan saudara-saudara ataupun masyarakat Indonesia lainnya,” ujarnya.
Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung keamanan dan stabilitas di Papua. Dua hal itu dinilai saling terkait: akses yang terbuka mempermudah layanan publik dan menekan ketimpangan antarwilayah.
Rapat koordinasi bersama para kepala daerah menjadi forum awal untuk menyelaraskan usulan daerah dengan program pemerintah pusat. Hasil pembahasan itu akan menentukan prioritas ruas jalan, pelabuhan, dan rute penerbangan perintis yang dikerjakan lebih dulu.
