SENTANI — Anggota Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua, Albert Yoku, menegaskan pihaknya mendukung penuh program Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai. Dukungan itu disampaikan dalam Konferensi IV DAS Sentani yang berlangsung Kamis (24/9/2026). Menurut Albert, kaum cendekiawan Sentani akan dilibatkan langsung untuk mengakses program-program tersebut.
"Kami dari BP3OKP mendukung program Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai. Nanti kita akan berkolaborasi dengan kaum cendekiawan orang Sentani yang akan mengakses program-program tersebut," ujar Albert.
Albert menilai Konferensi DAS Sentani menjadi momentum tepat untuk menyatukan para intelektual Sentani. Selama ini, kata dia, cendekiawan di wilayah tersebut cenderung bergerak sendiri-sendiri sehingga gagasan yang muncul tidak terakumulasi menjadi kekuatan kolektif.
"Kaum intelektual Sentani harus bersatu untuk bagaimana memajukan kehidupan masyarakat di wilayah Sentani, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kelestarian alam Danau Sentani dan Cycloop," katanya.
Skema Papua CERAH yang diusung BP3OKP mencakup empat pilar utama. Keempatnya menyasar sektor kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, dan perdamaian wilayah.
Kolaborasi dengan cendekiawan Sentani diharapkan memastikan program-program itu tidak berhenti di tataran konsep. Kaum intelektual diposisikan sebagai penghubung antara kebijakan Otsus dan kebutuhan riil warga di kampung-kampung sekitar Danau Sentani.
Selain pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Albert menyoroti pentingnya menjaga kelestarian alam Danau Sentani dan Pegunungan Cycloop. Dua kawasan itu disebutnya sebagai penopang kehidupan warga Sentani yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan wilayah.
Konferensi IV DAS Sentani sendiri menjadi forum pertemuan para akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat untuk membahas persoalan kawasan daerah aliran sungai. Forum ini dinilai relevan sebagai wadah menyatukan langkah cendekiawan lokal dalam mengawal kebijakan pembangunan di Papua.