JAYAPURA — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, kekayaan terbesar Papua terletak pada sumber daya manusianya, terutama generasi muda yang perlu mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan lebih luas.
Kartu MACE dan Kartu PACE yang diluncurkan lebih dulu pada 12 Juni 2026 menjadi fondasi program ini. Kini dua kartu baru menambahkan lapisan perlindungan di sektor kesehatan dan sosial.
Kartu KASIH dirancang untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan anak. Cakupan layanannya meliputi fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit umum daerah kabupaten/kota, hingga rumah sakit umum daerah tingkat provinsi.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesehatan ibu dan anak sekaligus mendukung pencegahan stunting di Papua. Pemprov Papua juga menyampaikan komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dari keluarga kurang mampu.
Sejak November 2025 hingga Juli 2026, RSUD Abepura telah melayani 2.624 pasien OAP dengan total 4.063 tindakan pelayanan. Angka itu disebut Gubernur dalam paparannya saat refleksi satu tahun kepemimpinan.
Di bidang perlindungan sosial, Kartu JALAN menjadi instrumen bantuan bagi masyarakat lanjut usia. Program ini ditujukan agar para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih aman, mandiri, dan bermartabat.
Bantuan diberikan dalam bentuk tunai yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui Bank Papua. Pada 2026, program tersebut memasuki tahap percontohan dengan sasaran 4.000 penerima manfaat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan Kartu KASIH dan Kartu JALAN merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Sasaran strategisnya menekan angka kemiskinan, mengurangi kemiskinan ekstrem, mencegah stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Gubernur Matius D. Fakhiri menekankan makna program pendidikan yang sudah berjalan lebih dulu.
"Kartu MACE bukan sekadar transfer uang, tetapi kontrak harapan. Mahasiswa kami dampingi sampai wisuda dan kami tuntun agar lulus tepat waktu," tegas Gubernur.
Fakhiri menjelaskan, keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah penerima bantuan. Tolok ukurnya juga mencakup jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, atau membuka lapangan kerja.
Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen memaparkan sejumlah capaian pemerintah daerah selama satu tahun kepemimpinan. Salah satunya penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Provinsi Papua disebut meraih peringkat pertama dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Papua juga meraih peringkat pertama dalam kategori Creative Financing.
Di sektor ketahanan pangan, Pemprov Papua bersama Kementerian Pertanian mencetak 1.000 hektare sawah baru pada 2025. Pada 2026, program diperluas dengan target 6.500 hektare, termasuk penanaman perdana di Kabupaten Sarmi.
Pemerintah memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pangan Murah. Pembangunan pasar rakyat modern mulai dilakukan di Kabupaten Waropen dan direncanakan berlangsung bertahap di sembilan kabupaten/kota.
Pada sektor ekonomi produktif, pemerintah mendorong pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal melalui pembangunan pabrik pakan di Kabupaten Keerom. Sektor perikanan juga disiapkan lewat skema operasional Pelabuhan Peti Kemas Depapre.
Untuk konektivitas wilayah, Pemprov Papua menyiapkan subsidi transportasi laut rute Jayapura–Serui dan Jayapura–Biak pada akhir 2026. Program itu diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok.
Pemprov Papua turut mengapresiasi dukungan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua yang mendorong Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama para kader di lapangan. Dukungan juga mengalir untuk Program Makan Bergizi Gratis dan kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi.