JAYAPURA — Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Lunanka V.M.L. Daimboa menyebut sisa pekerjaan cetak sawah menjadi perhatian pemerintah daerah karena batas waktu pelaksanaan semakin dekat. Pekerjaan fisiknya dijalankan Dinas Pekerjaan Umum lewat mekanisme swakelola tipe II.
Adendum kontrak membuat luas lahan yang dikerjakan menyusut jauh dari rencana awal. Penetapan terakhir 3.800 hektare menjadi dasar perhitungan penyelesaian tahun ini.
Lunanka menjelaskan perubahan angka target terjadi bertahap. Kesepakatan awal mencakup 11.000 hektare, lalu bergeser menjadi 6.000 hektare, sebelum ditetapkan 3.800 hektare.
"Awalnya 11 ribu hektare, kemudian bergeser menjadi 6 ribu hektare dan terakhir 3.800 hektare. Saat ini lahan yang sudah dibuka mencapai sekitar 1.800 hektare," kata Lunanka.
Dari 3.800 hektare yang menjadi target akhir, sekitar 2.000 hektare belum dibuka. Seluruh pekerjaan sesuai kontrak dan adendum diharapkan selesai tepat waktu.
Pemprov Papua menyiapkan program lanjutan berupa cetak sawah rakyat pada 2027. Program tersebut diarahkan memperluas areal pertanian produktif dan menopang ketersediaan beras di daerah.
Pengembangan sawah disebut sebagai langkah mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan beras dari luar daerah. Selama ini sebagian kebutuhan beras dipasok dari wilayah lain.
Lunanka memperkirakan pengembangan sawah sekitar 3.000 hektare dengan produktivitas rata-rata lima ton per hektare bisa menghasilkan 15.000 ton beras. Hitungan itu menjadi gambaran potensi produksi bila lahan digarap optimal.
Karena itu, penyelesaian cetak sawah yang berjalan kini diharapkan menjadi fondasi pengembangan pertanian berikutnya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan lahan yang dibuka benar-benar dimanfaatkan secara produktif.
Manfaat nyata program ini bergantung pada dua hal: ketepatan waktu penyelesaian fisik dan kesiapan petani menggarap lahan setelah dibuka.