PAPUA — Perum BULOG menyerap 4.115.014 ton gabah dan beras setara beras hingga 8 Oktober 2026, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian ini memperkuat Cadangan Beras Pemerintah sekaligus menopang harga di tingkat petani. Angka penyerapan itu juga melampaui realisasi 2025 yang sebesar 3.191.969 ton setara beras.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG menjadi kunci agar hasil panen petani tidak menumpuk tanpa pembeli. Menurut data yang disampaikan pemerintah, realisasi pengadaan hingga awal Oktober 2026 itu bahkan melewati capaian 2012 yang tercatat sekitar 3,65 juta ton.
Pengadaan BULOG tidak sama dengan produksi nasional. Produksi mencakup seluruh hasil panen, termasuk yang dijual ke pedagang, disimpan sendiri, atau dikonsumsi rumah tangga tani. Pengadaan hanya menghitung gabah dan beras yang benar-benar diserap perusahaan pelat merah tersebut.
Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,61 Juta Ton
Pemerintah melaporkan stok BULOG sekitar 5,3 juta ton pada awal Juni 2026 dan lebih dari 5 juta ton pada April. Adapun Cadangan Beras Pemerintah pada September 2026 disebut sekitar 4,61 juta ton.
Selisih angka antarperiode perlu dibaca dengan mencermati tanggal pencatatan, arus pengadaan, penyaluran, dan definisi stok yang dipakai. Cadangan yang tebal memberi pemerintah ruang merespons gangguan produksi, bencana, dan gejolak harga.
Amran menegaskan cadangan pangan berfungsi sebagai penyangga negara. "Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi. Karena itu, cadangan harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan selalu diperbarui melalui pengadaan dalam negeri," ujarnya.
Impor Beras Konsumsi Dihentikan, Anggaran Pangan Rp164,4 Triliun
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Kebijakan itu berbeda dari impor kebutuhan khusus yang punya jenis, tujuan, volume, waktu, dan dasar kebijakan tersendiri.
Dukungan anggaran disiapkan melalui rancangan APBN 2026 sebesar sekitar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional. Alokasi itu mencakup subsidi pupuk, penugasan BULOG, serta penguatan cadangan dan lumbung pangan. Angka tersebut masih berupa rencana, bukan realisasi belanja.
Amran meminta setiap rupiah anggaran pangan dipertanggungjawabkan lewat hasil terukur. "Anggaran pangan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk produksi yang meningkat, petani yang lebih sejahtera, stok yang lebih kuat, dan harga yang lebih terjangkau," katanya.
Bantuan Pangan dan SPHP Jangkau 18,3 Juta Penerima
Selain pengadaan, pemerintah menjalankan bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada 2025, kedua program ditargetkan menjangkau 18,3 juta penerima manfaat dengan sasaran penyaluran sekitar 1,3 juta ton beras SPHP.
Pada 2026, bantuan dan stabilisasi dilanjutkan melalui BULOG. Penilaian dampak program mestinya melihat ketepatan penerima, jumlah bantuan, waktu penyaluran, perkembangan harga pasar, dan perubahan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan.
Amran menyebut pemerintah harus hadir di dua sisi sekaligus. "Petani harus memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat, terutama kelompok rentan, harus mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Bantuan pangan dan SPHP menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut," ujarnya.
Beras Sumbang Inflasi 0,03 Persen pada September 2026
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan September 2026 sebesar 0,30 persen. Dalam kelompok pangan yang dipantau, beras memberi andil inflasi 0,03 persen, cabai rawit 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, dan daging ayam ras 0,05 persen.
Andil inflasi menunjukkan kontribusi perubahan harga suatu komoditas terhadap inflasi, bukan tingkat harga atau besaran kenaikannya. Dengan pengadaan yang melampaui target, BULOG memegang peran ganda: menyerap panen petani dan menjaga daya beli konsumen di pasar beras domestik.
