JAYAPURA — Paulinus menilai isu HAM di Papua harus dilihat sebagai persoalan milik semua orang, tanpa memihak kelompok mana pun. Ia menyampaikan hal itu didampingi jajaran pengurus Barisan Merah Putih (BMP) Papua dalam aksi di Tugu Pendidikan, Lingkaran Abepura.
Menurut Paulinus, aksi tersebut menuntut tiga lembaga sekaligus: LBH Papua, Komnas HAM, dan kepolisian. Ketiganya diminta bersikap netral dalam menangani kasus hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
Paulinus menilai respons terhadap persoalan HAM di Papua selama ini cenderung berat sebelah. Kasus yang melibatkan TNI-Polri, katanya, mendapat perhatian besar, sementara dugaan pelanggaran HAM oleh kelompok bersenjata dinilai kurang disorot.
"Jangan persoalan HAM yang terjadi kalau misalnya itu dilakukan oleh TNI Polri saja, itu seperti semut mencari gula, jadi semua rame-rame angkat. Tetapi kalau persoalan HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, itu semua seolah-olah bungkam, macam menutupi persoalan ini," ujar Paulinus.
Ia menegaskan aparat, kelompok bersenjata, warga Papua, maupun non-Papua memiliki hak asasi manusia yang sama. Karena itu, persoalan HAM di Papua menurutnya harus dibuka secara terbuka, bukan ditangani sepihak.
Paulinus meminta lembaga bantuan hukum dan Komnas HAM melihat persoalan HAM secara jeli. Dugaan pelanggaran yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau kelompok lain, katanya, juga harus dilihat dan diadvokasi.
"Kami minta, baik yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, atau kelompok-kelompok lain juga, ini harus dilihat juga bahwa ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Ini juga harus dilihat, dan juga diadvokasi," katanya.
Ia berharap LBH bekerja sama dengan pemerintah dan mendukung pemerintah agar penanganan persoalan HAM berjalan seimbang. Paulinus juga menyinggung agar persoalan itu tidak memicu kegaduhan publik dan memperpanjang konflik di Papua.
"Artinya kami berharap bahwa baik LBH itu harus melakukan kerjasama dengan pemerintah, dan mendukung pemerintah, supaya ini semua jalan balance rata. Dan tidak menjadi hal yang nantinya menjadi kegaduan di publik, dan membuat konflik yang berkepanjangan lagi di Papua. Itu harapan kita," ujarnya.
Dalam pernyataan yang sama, Paulinus meminta TPNPB atau OPM menghentikan kekerasan kemanusiaan di tanah Papua. Permintaan serupa ia sampaikan kepada TNI-Polri agar persoalan Papua dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai.
"Terus yang berikut kami juga meminta kepada TPNPB atau OPM ini untuk hentikan kekerasan kemanusiaan di tanah Papua. Dan juga kepada TNI Polri juga untuk hentikan kekerasan kemanusiaan di Papua. Supaya persoalan Papuan bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih damai," pungkasnya.