JAYAPURA — Pergerakan pasukan yang bertolak dari Danawagi, Kabupaten Boven Digoel, serta Kampung Mosom Dua, Kabupaten Yahukimo itu diduga berkaitan dengan rencana pelaksanaan operasi militer. GIDI menilai kehadiran pasukan di kawasan permukiman memperbesar risiko bagi warga adat yang tidak terlibat konflik bersenjata.
Laporan lapangan yang dihimpun departemen tersebut menyebut kepanikan luar biasa terjadi di kalangan masyarakat asli Korowai dan warga Papua setempat. Sebagian besar warga memilih kembali mengungsi, sementara jemaat dari sedikitnya empat gereja lokal menyebar untuk menyelamatkan diri.
Jimmy Koirewoa: Hentikan Gerakan Pasukan ke Wilayah Sipil
Ketua Departemen Hukum dan HAM GIDI Pdt. Jimmy Koirewoa menyampaikan desakan itu secara langsung. Ia meminta otoritas terkait menarik pasukan dari kawasan sipil yang tidak diperlukan untuk operasi yang sah.
"Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh pihak yang berwenang agar segera menghentikan pergerakan pasukan untuk melaksanakan operasi militer di wilayah permukiman warga sipil Korowai, serta menarik pasukan dari kawasan sipil yang tidak diperlukan untuk operasi yang sah," kata Pdt. Jimmy Koirewoa.
Perlindungan menyeluruh terhadap fasilitas publik dan sarana ibadah, menurutnya, harus menjadi prioritas mutlak. Gereja dan tempat-tempat yang dipakai warga berlindung tidak boleh menjadi sasaran maupun terdampak tindakan militer.
"Kami menegaskan bahwa rumah ibadah, rumah penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana umum lainnya harus mendapatkan perlindungan. Kami mendesak semua pihak untuk menghormati hak masyarakat sipil dan memastikan bahwa gereja serta tempat-tempat yang digunakan warga untuk berlindung tidak menjadi sasaran maupun terdampak tindakan militer," tambahnya.
Krisis Ganda: Karhutla dan Kekeringan di Tengah Ketegangan
Warga di Yahukimo, Boven Digoel, hingga Pegunungan Bintang saat ini juga berjuang menghadapi krisis lingkungan akibat musim kemarau dan paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu membuat posisi warga adat semakin rentan.
GIDI menilai kehadiran operasi militer di tengah situasi kemanusiaan yang sulit berpotensi memperburuk penderitaan warga. Dua tekanan datang bersamaan: bencana lingkungan dan ketegangan keamanan.
Permintaan ke Presiden hingga Bupati Boven Digoel dan Yahukimo
GIDI meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komnas HAM, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Pegunungan, serta Bupati Boven Digoel dan Bupati Yahukimo. Langkah konkret dinilai mendesak untuk mencegah jatuhnya korban.
"Kami meminta perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Gubernur Papua Selatan dan Gubernur Papua Pegunungan sesuai kewenangannya, serta Bupati Boven Digoel dan Bupati Yahukimo untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah jatuhnya korban, melindungi masyarakat sipil, menyelidiki laporan pengungsian, dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga Korowai," ujar Pdt. Jimmy Koirewoa.
Komnas HAM turut didesak menerjunkan tim independen untuk memantau dan memverifikasi faktual penyisiran serta pergerakan pasukan di lapangan. GIDI juga mengimbau pemerintah tidak mendepankan pendekatan militeristik, melainkan mengupayakan perundingan damai yang bermartabat dengan melibatkan pihak netral.
Seruan ke Tokoh Adat dan Pimpinan Gereja
Departemen Hukum dan HAM GIDI mengajak seluruh elemen tokoh adat, pimpinan gereja, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas bersuara melindungi hak-hak warga Korowai. Seruan itu ditutup dengan penegasan soal hak dasar warga di tengah konflik.
"Masyarakat Korowai berhak hidup dengan aman, beribadah dengan tenang, tinggal di rumah mereka sendiri, dan menjalani kehidupan tanpa ketakutan akibat konflik bersenjata," tutup Pdt. Jimmy Koirewoa.
