LANNY JAYA — Wim Kogoya menyoroti penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Lanny Jaya yang dinilai menyimpang dari tata kelola kepegawaian. Menurut politikus DPRD Lanny Jaya itu, pejabat yang seharusnya fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan OPD justru diberi tanggung jawab tambahan memimpin pemerintahan di tingkat kampung.
“Kami mempertanyakan kepada saudara Bupati, penyelenggaraan pemerintahan seperti ini sehat atau tidak? Seorang pimpinan kepala OPD turun menjabat sebagai Pj Kepala Kampung merupakan hal yang aneh. Ini aneh tapi nyata,” tegas Wim.
Wim menyatakan jabatan Pj Kepala Kampung di Lanny Jaya saat ini didominasi kepala OPD, sekretaris dinas, pejabat eselon III dan IV, hingga kepala distrik dari berbagai dinas, badan, kantor, serta Sekretariat Daerah. Aparatur yang bertugas di tingkat distrik dinilai kurang mendapatkan kesempatan mengisi posisi tersebut.
Kondisi itu, kata Wim, telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan pemerintahan kampung. Ia meminta Bupati Lanny Jaya melakukan evaluasi agar penempatan pejabat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Di luar persoalan rangkap jabatan, Wim mendesak Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera melaksanakan tahapan pemilihan kepala kampung definitif. Ia menyebut sekitar 354 jabatan kepala kampung definitif masih kosong hingga kini.
Menurut Wim, masyarakat di setiap kampung sudah sangat merindukan kehadiran kepala kampung definitif yang dipilih langsung oleh warga setempat. “Penjabat dari ASN tidak menjadi persoalan apabila hanya untuk mengisi kekosongan sementara. Tetapi tujuan utama Pj Kepala Kampung adalah mempersiapkan proses pemilihan kepala kampung definitif. Jangan sampai jabatan sementara ini terus diperpanjang tanpa kepastian,” ujarnya.
Wim mengungkapkan anggaran untuk proses pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung telah dialokasikan sebesar Rp7 miliar dalam APBD Induk Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2026. Namun hingga memasuki November 2026, tahapan pembentukan panitia pemilihan di tingkat distrik belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Anggaran sudah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2026 sebesar Rp7 miliar. Sekarang sudah memasuki bulan November, tetapi proses pembentukan panitia pemilihan di tingkat distrik belum berjalan. Ada apa? Kenapa anggaran sudah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan?” tegasnya.
Ia menjelaskan dalam pembahasan sidang perubahan APBD, DPRD seharusnya dapat menetapkan regulasi atau peraturan daerah materi non-APBD yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara langsung oleh masyarakat.
Wim meminta Bupati Lanny Jaya segera memerintahkan jajaran terkait menjalankan seluruh tahapan pemilihan, termasuk pembentukan panitia di tingkat distrik, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah daerah, menurutnya, seharusnya lebih dulu membentuk panitia pemilihan kepala kampung di tingkat distrik sebagai langkah awal pelaksanaan pemilihan secara langsung.
Keberadaan kepala kampung definitif dinilai sangat penting karena kepala kampung merupakan pemimpin yang dipilih berdasarkan pengetahuan, penilaian, serta kepercayaan masyarakat setempat. Wim mengingatkan keterlambatan pelaksanaan pemilihan berpotensi membuat roda pemerintahan kampung tidak berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat terganggu.
“Kami akan terus memantau penggunaan anggaran ini sampai akhir tahun. Apabila saudara Bupati tidak disiplin menggunakan APBD sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sama saja tidak menghargai keputusan dan pimpinan sidang DPRD,” pungkas Wim Kogoya.