Pencarian

Aktivis Intan Jaya Sebut 1.500 Personel Militer di Distrik Wandai Ancam Ruang Hidup Warga Adat

Jumat, 06 November 2026 • 10:32:01 WIB
Aktivis Intan Jaya Sebut 1.500 Personel Militer di Distrik Wandai Ancam Ruang Hidup Warga Adat
Aktivis Melek Bagau menyampaikan keprihatinan atas penempatan 1.500 personel militer di Distrik Wandai, Intan Jaya.

JAYAPURA — Melek Bagau menyampaikan keprihatinan atas masifnya penempatan personel militer yang menjangkau pelosok Kabupaten Intan Jaya dan Paniai. Angka 1.500 personel di Distrik Wandai itu belum termasuk pasukan yang berada di ibu kota kabupaten maupun delapan distrik lain. Informasi yang dihimpunnya juga menyebut rencana penempatan personel TNI nonorganik di Jalae 1, Jalae 2, Magataga, dan Ibosiga.

Pergerakan pasukan berlangsung dari Mbulagi, ibu kota Distrik Wandai. Bagau menyampaikan keterangan tertulis kepada Suara Papua pada Rabu (4/11/2026).

Magataga dan Ibosiga: Jalur Penghubung Dua Kabupaten

Magataga berbatasan langsung dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Ibosiga menjadi salah satu jalur penting keluar-masuk warga dari Intan Jaya menuju Paniai, termasuk lewat akses jalan darat.

Bagau menilai pos dan aparat bersenjata di jalur penghubung antarkabupaten berpotensi memicu pembatasan mobilitas, rasa takut, dan tekanan psikologis. "Apabila wilayah yang selama ini menjadi jalur penghubung antarkabupaten semakin dipenuhi pos dan aparat bersenjata, masyarakat berpotensi menghadapi pembatasan mobilitas, rasa takut, serta tekanan psikologis," ujarnya.

Pemerintah diminta mencermati kondisi itu sebelum kebijakan penempatan militer diperluas.

Dasar Pengerahan Pasukan Dipertanyakan

Menurut Bagau, pengerahan pasukan dalam skala besar hingga ke kampung-kampung yang sebelumnya tak memiliki pos polisi maupun pos TNI organik memunculkan pertanyaan. Masyarakat, katanya, berhak mengetahui apakah kebijakan itu benar-benar untuk melindungi warga atau justru menciptakan ketakutan.

"Keamanan seharusnya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, bukan membuat masyarakat merasa diawasi dan tertekan di tanah leluhurnya sendiri," tegasnya.

Kekhawatiran Pola Lama Terulang di Blok Wabu dan Wailiang

Bagau merujuk pengalaman masyarakat Papua saat PT Freeport Indonesia mulai beroperasi. Kejadian itu, menurutnya, menjadi pengingat hubungan antara kepentingan investasi, kebijakan negara, dan kehadiran aparat keamanan.

Di Intan Jaya terdapat Blok Wabu, sementara di Paniai ada Blok Wailiang. Bagau menyebut potensi sumber daya alam di dua wilayah itu memunculkan kekhawatiran soal kaitan pengerahan aparat dengan agenda investasi.

"Kami melihat adanya kekhawatiran bahwa pola lama yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan pendekatan keamanan sedang kembali terjadi," ujarnya.

Persoalan ini, lanjut Bagau, tidak berhenti di Intan Jaya dan Paniai. Ia menyebutnya sebagai cerminan persoalan lebih luas di Papua, ketika pembangunan dan investasi berpotensi berbenturan dengan hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan ruang hidup.

Lima Desakan ke Presiden, Menhan, dan Panglima TNI

Bagau meminta pemerintah menjawab kekhawatiran warga secara terbuka. Pengamanan investasi, katanya, tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat adat, keselamatan warga sipil, dan hak atas ruang hidup.

"Setiap kebijakan keamanan harus memiliki dasar hukum, kajian kebutuhan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Bagau.

Pernyataan sikap terkait pengiriman pasukan militer nonorganik itu memuat lima desakan:

  • Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI mengevaluasi penempatan militer di Intan Jaya dan Paniai, khususnya hingga ke pelosok kampung adat.
  • Pemerintah dan TNI membuka data jumlah personel serta menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan kajian keamanan pengerahan pasukan.
  • Menghentikan penempatan militer nonorganik secara masif di wilayah permukiman masyarakat adat.

"Praktik militerisme dihentikan agar ruang hidup masyarakat adat lebih dilindungi," tegas Bagau.

Follow jayapuraonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: suarapapua.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks