Pemkab Deiyai Gandeng Kejaksaan dan Polisi Bereskan Sengketa Tanah RSUD, Bupati Sebut Ada Permintaan Bayar Ulang

Penulis: Udin Syamsul  •  Rabu, 11 November 2026 | 10:31:01 WIB
Bupati Deiyai Melkianus Mote memimpin rapat koordinasi pengamanan hukum aset tetap bersama Kejaksaan Negeri Nabire dan Polres Deiyai.

DEIYAI — Bupati Deiyai Melkianus Mote menyatakan pihaknya perlu memastikan apakah pembayaran tanah RSUD yang dilakukan pada masa sebelumnya telah memenuhi seluruh persyaratan atau masih menyisakan kewajiban. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengamanan hukum aset tetap yang juga dihadiri Kejaksaan Negeri Nabire dan Polres Deiyai.

Menurut Melkianus, persoalan tanah RSUD tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan klaim sepihak. Riwayat pembayaran, dokumen kepemilikan, kesepakatan dengan pemilik hak ulayat, hingga status hukum tanah akan ditelusuri untuk memperoleh kepastian.

"Untuk tanah lokasi RSUD, menurut kami sebelumnya sudah pernah dilakukan pembayaran dan penandatanganan. Tetapi sekarang masih ada permintaan untuk dilakukan pembayaran kembali," kata Melkianus.

Dua Lokasi yang Jadi Sorotan: RSUD dan Kompleks Perkantoran

Rapat di Aula BKPSDM Kabupaten Deiyai di Tigido menyoroti dua area, yakni lahan RSUD Deiyai dan kompleks perkantoran pemerintah daerah. Keduanya disebut menjadi perhatian utama dalam penataan aset yang melibatkan aparat penegak hukum.

Pemkab Deiyai menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Nabire dan Polres Deiyai dalam forum yang sama. Kesepakatan itu dimaksudkan memperkuat sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hasil rapat juga dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak. Tahapan berikutnya akan melibatkan Kantor Pertanahan/BPN Paniai, terutama untuk pengukuran, penegasan batas, dan penataan administrasi pertanahan.

Kejaksaan Ingatkan Kelengkapan Dokumen Pengadaan Tanah

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando menjelaskan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, status kepemilikan, pelepasan hak, serta bukti pembayaran atau ganti kerugian.

Penelusuran dokumen menjadi kunci karena sengketa lahan RSUD disebut telah berlangsung sejak masa pemekaran. Pemerintah daerah menegaskan penyelesaian aset akan dilakukan secara terbuka agar tidak kembali menjadi persoalan bagi pemerintahan berikutnya.

Bagi warga Deiyai, kepastian status tanah RSUD dan kompleks perkantoran menentukan kelanjutan layanan publik di dua fasilitas itu. Pengukuran dan penegasan batas oleh BPN Paniai akan menjadi penentu apakah persoalan yang menahun ini benar-benar tuntas atau kembali mencuat di kemudian hari.

Reporter: Udin Syamsul
Sumber: nabire.net This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top