Nabire — Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal di Aula Hotel Carmel, Nabire, pada 30 April hingga 1 Mei 2026. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat asli Papua terhadap kesehatan reproduksi melalui pendekatan budaya yang relevan.
Mengatasi Persepsi Keliru tentang Program KB
Kepala Dinas DP3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau, menjelaskan bahwa masyarakat asli Papua masih memandang program keluarga berencana sebagai upaya pembatasan jumlah anak. "Khususnya masyarakat asli Papua, mereka masih menilai keluarga berencana (KB) ini adalah membatasi memiliki anak. Hal itulah yang ingin kami jelaskan ke mereka, bahwa kami tidak membatasi ini. Tapi lebih pada cara mengatur jarak kelahiran, agar anak yang dilahirkan benar-benar diurus dengan baik," jelasnya.
Persepsi ini menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program kesehatan reproduksi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi dirancang dengan melibatkan unsur budaya lokal agar pesan dapat lebih efektif ditransmisikan kepada masyarakat.
Integrasi Budaya Lokal dalam Pendekatan Kesehatan
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar, menegaskan bahwa strategi ini dipilih untuk mengatasi hambatan komunikasi dan budaya. Isu kesehatan reproduksi sering dianggap tabu dalam konteks masyarakat lokal.
"Sebab dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat, bahasa daerah, dan pelibatan tokoh masyarakat, pesan kesehatan reproduksi diharapkan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh remaja serta masyarakat luas," jelas Sarles. Pendekatan inklusif ini melibatkan lembaga adat dan perwakilan klasis sebagai mitra dalam proses sosialisasi.
Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Papua Tengah
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memerlukan fokus khusus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarles menekankan bahwa program KB yang dijalankan tidak hanya sekadar kontrol populasi, melainkan upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. "Dan program KB ini mengedepankan bagaimana keluarga bisa menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas," katanya.
Kegiatan dua hari ini menghadirkan sejumlah tenaga medis dari 8 puskesmas se-Papua Tengah, dinas kesehatan, DP3AKB lintas kota, lembaga adat, dan perwakilan beberapa klasis. Kolaborasi lintas sektor ini dimaksudkan untuk memastikan pesan kesehatan reproduksi sampai ke tingkat grassroot dengan efektif dan relevan secara budaya.
