Jurnalis Jayapura Dorong Keterlibatan Perempuan dan Disabilitas dalam Kebijakan Papua

JAYAPURA — Pers di Papua didorong untuk mengubah sudut pandang dalam meliput isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Selama ini, narasi mengenai perempuan Papua yang berdaya dinilai masih minim dan belum menjadi prioritas utama di meja redaksi karena dianggap kurang memiliki nilai jual.

Dalam lokakarya jurnalisme berperspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) di Kota Jayapura, Selasa, terungkap bahwa isu perempuan seringkali terpinggirkan. Padahal, pemberitaan yang berkualitas mengenai kekuatan perempuan lokal sangat dibutuhkan untuk mengawal arah pembangunan daerah.

Minimnya Prioritas Pemberdayaan Perempuan di Media Lokal

Kondisi pemberitaan saat ini dinilai belum memberikan ruang yang cukup bagi pencapaian perempuan Papua. Para jurnalis di daerah diminta untuk lebih peka dan memberikan porsi informasi yang lebih baik agar isu gender bisa menjadi perhatian bersama.

“Ini yang seharusnya menjadi perhatian bersama khususnya untuk rekan-rekan pers di Papua untuk terus memberikan informasi yang baik tentang perempuan. Perempuan harus menjadi prioritas,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan yang merupakan rangkaian Hari Kebebasan Pers Sedunia tersebut.

Membangun Solidaritas dan Ruang Aman bagi Perempuan

Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Papua, Hendrina Dian Kandipi, menekankan pentingnya dukungan antarsesama perempuan dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Menurutnya, solidaritas menjadi kunci utama untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di tengah tantangan yang kompleks.

“Solidaritas antarperempuan menciptakan ruang aman untuk berbagai dan juga mengangkat harkat dan martabat perempuan,” kata Hendrina. Ia berharap perempuan di Papua terus menunjukkan kemampuan untuk berkembang secara setara dan saling menguatkan, bukan justru saling menjatuhkan.

Mengapa Isu Disabilitas Masih Terpinggirkan di Meja Redaksi?

Selain isu gender, kelompok penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan serupa dalam akses informasi dan kebijakan publik. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Papua, Roby Nyon, menyoroti masih minimnya pemberitaan terkait ketidakadilan yang dialami kaum disabilitas.

Roby berharap jurnalis di Papua lebih berani mengangkat isu-isu sosial yang dialami kelompok rentan. Tanpa pemberitaan yang masif, aspirasi mereka sulit menjangkau pembuat kebijakan dalam perumusan program pemerintah.

“Sehingga kami berharap melalui kegiatan ini para jurnalis di Papua lebih banyak mengangkat isu-isu sosial,” tutur Roby. Ia menegaskan pelibatan perempuan dan disabilitas dalam perencanaan pembangunan adalah syarat mutlak agar manfaat pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.