JAYAPURA — Pembangunan di Papua tidak lagi bisa hanya diukur dari megaproyek fisik. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar setiap kebijakan pembangunan justru lahir dari kearifan lokal dan budaya masyarakat adat. Untuk itu, peran Analis Papua Strategis (APS) sebagai mitra pemerintah diminta menghasilkan rekomendasi berbasis etnosains.
Mengapa pendekatan etnosains menjadi kunci?
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan pembangunan yang hanya berfokus pada infrastruktur tanpa menyentuh aspek manusia dan budaya akan kehilangan akar. "Pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga pembangunan manusia, penguatan budaya, inovasi pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan harmonisasi sosial," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Menurut Christian, seluruh arah pembangunan daerah kini diselaraskan dengan visi besar "Papua Cerah" — cerdas, sejahtera, dan harmoni. Visi ini menjadi panduan agar setiap program pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang sudah mengakar di tengah masyarakat.
Apa makna "Papua Cerah" bagi warga kampung?
Christian menjelaskan bahwa Papua yang cerdas berarti masyarakat memiliki akses pendidikan berkualitas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Sementara itu, Papua yang sejahtera dimaknai sebagai pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata hingga ke kampung dan wilayah adat, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.
"Papua yang harmoni juga menjadi bagian penting karena seluruh proses pembangunan harus menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya, serta memperkuat kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan," kata Christian.
Bagaimana APS akan bekerja?
Analis Papua Strategis (APS) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan gagasan pembangunan. Christian menekankan bahwa rekomendasi yang dihasilkan harus berbasis data, kajian akademik, dan pengalaman sosial masyarakat Papua. Bukan sekadar teori dari balik meja.
Ia berharap konferensi APS tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret, inovasi kebijakan, dan langkah kolaboratif untuk mendukung percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan bermartabat.
Apa dampak rekomendasi ini bagi warga adat?
Jika rekomendasi berbasis budaya ini benar-benar dijalankan, warga di kampung-kampung dan wilayah adat akan merasakan pembangunan yang lebih kontekstual. Program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan tidak lagi dirancang dari atas tanpa mendengar suara masyarakat adat. Sebaliknya, kearifan lokal justru menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan.
Dengan pendekatan ini, pembangunan di Papua diharapkan tidak meninggalkan identitas budaya, tetapi justru memperkuatnya.
