JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk menjamin kebebasan pers dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh tanpa terkecuali. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk nyata perwujudan demokrasi serta keadilan informasi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menyampaikan hal itu di sela penutupan peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Kota Jayapura, Selasa. Ia menyebut bahwa akses informasi yang terbuka adalah fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Hal ini merupakan wujud komitmen terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat," kata Jeri Agus Yudianto.
Visi Papua Baru Melalui Tata Kelola Transparan
Pemerintah daerah saat ini tengah memfokuskan arah pembangunan pada visi transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis. Jeri menjelaskan bahwa visi tersebut mencakup perbaikan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi inklusif, serta menciptakan kehidupan sosial yang berkelanjutan.
Tema peringatan tahun ini, yakni "Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil", dinilai sangat relevan dengan target capaian Pemprov Papua. Pers diharapkan tidak hanya sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga motor penggerak perubahan melalui pemberitaan yang edukatif dan akurat.
Menurut Jeri, gagasan dan rekomendasi yang lahir dari forum WPFD 2026 di Jayapura harus menjadi energi kolektif. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung percepatan perkembangan daerah ke arah yang lebih baik melalui penguatan ekosistem media lokal.
Pers Sebagai Mitra Strategis Pembangunan Daerah
Pemerintah mengajak seluruh jurnalis untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas di lapangan. Jaminan perlindungan terhadap jurnalis juga menjadi poin penting yang ditekankan guna memastikan fungsi kontrol sosial berjalan optimal.
"Pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan, penyampai informasi kredibel, serta pengawal transparansi di Papua," ujarnya.
Melalui pemberitaan yang berimbang, media massa memiliki posisi sentral dalam mewujudkan cita-cita Papua yang cerah. Kerja sama yang harmonis antara institusi pemerintah dan insan pers diyakini akan memperkuat akuntabilitas publik di masa mendatang.