3 Masalah Utama Implementasi Otsus Papua Dibahas di Mimika: Kepercayaan, Data, Kolaborasi

MIMIKA — Tiga masalah utama implementasi Otsus Papua resmi dibahas dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Ballroom Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Forum dua hari ini dihadiri para gubernur se-Tanah Papua dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, yang juga Gubernur Papua Tengah, menegaskan forum ini bukan sekadar diskusi formal. “Hari ini pemimpin di Papua semua kita kumpul, di Jakarta mereka tunggu kita bahas apa hari ini,” katanya.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Otsus Masih Rendah

Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji, mengungkapkan bahwa masih banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai implementasi Otsus. Keraguan itu menyasar kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang belum dirasakan secara merata.

“Masih banyak timbul pertanyaan dari masyarakat soal implementasi Otsus, tentang kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga infrastruktur dasar,” ujar Petra dalam sambutannya.

Data Sosial Ekonomi OAP Lemah, Kebijakan Sering Berbasis Asumsi

Masalah kedua adalah lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua. Petra menilai data menjadi kunci untuk memastikan kebijakan tidak disusun berdasarkan asumsi. “Melalui data yang lebih baik, kita dapat mengetahui siapa yang paling butuh layanan, wilayah mana yang paling tertinggal dan kelompok mana yang rentan,” tuturnya.

Meki Nawipa membenarkan temuan tersebut. Ia menjelaskan implementasi Otsus masih terkendala kurangnya data dan ego sektoral antar daerah.

Kolaborasi Antar Daerah dan Pusat Jadi Kunci Akselerasi

Persoalan ketiga yang diangkat adalah terbatasnya kolaborasi. Forum ini justru menjadi contoh awal dari upaya menyatukan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Tidak ada suatu institusi pun yang bisa melaksanakan ini tapi perlu koordinasi antara semua pihak,” ungkap Petra. Ia mendorong mekanisme program bersama sebagai terobosan tata kelola dana Otsus, sekaligus menetapkan penanggung jawab masing-masing perumusan strategis.

Forum ini merupakan inisiatif asosiasi kepala daerah setelah pemerintah pusat meningkatkan dana alokasi khusus tahun 2026 menjadi Rp12,69 triliun. Hari pertama membahas grand desain pembangunan Papua dan penguatan peran BP3OKP, sementara hari kedua fokus pada pendalaman teknis enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.

Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Khoirudin Hasibuan, menekankan Otsus hadir sebagai instrumen afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi OAP. Namun, ia mengakui tantangan pembangunan di Papua masih sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius para pimpinan daerah dalam penyusunan program prioritas.