Pencarian

IPMADO Desak TNI-Polri Hentikan Operasi di Dogiyai, 7 Nama Korban Sipil Termasuk Anak dan Lansia Dirilis

Selasa, 12 Mei 2026 • 15:33:52 WIB
IPMADO Desak TNI-Polri Hentikan Operasi di Dogiyai, 7 Nama Korban Sipil Termasuk Anak dan Lansia Dirilis
IPMADO merilis tujuh nama korban sipil dalam operasi militer di Dogiyai, Papua Barat Daya.

SORONG — IPMADO menggelar konferensi pers di Asrama Dogiyai, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (11/5/2026). Dalam kegiatan bertajuk "Tanah Papua darurat militer Dogiyai dan daerah lainnya", mahasiswa menuding pendekatan keamanan yang digunakan negara justru memperparah konflik dan memperluas penderitaan rakyat sipil.

Tujuh Nama Korban Sipil Dibacakan

Koordinator lapangan IPMADO, Yoel Edowai, merilis tujuh nama warga sipil yang disebut menjadi korban kekerasan aparat. Mereka adalah Siprianus Tibakoto, Angkian Edowai, Ferdinand Auwe, Martinus Yobee, Maikel Waine, dan mama Yulita Ester Pigai.

"Kami melihat Papua hari ini bukan lagi tanah damai, tetapi wilayah yang hari-harinya selalu ada operasi militer, teror, dan ketakutan. Negara harus bertanggungjawab atas jatuhnya korban sipil di Dogiyai," tegas Yoel dalam pernyataannya.

Kecaman Atas Penembakan Anak dan Lansia

IPMADO secara khusus mengutuk penembakan terhadap anak-anak dan lansia yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap HAM. Mahasiswa menilai negara gagal melindungi warga sipil dan justru membiarkan kekerasan terus berulang.

Mereka mendesak Komnas HAM RI turun langsung mengusut dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai. Selain itu, IPMADO juga meminta Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua mengevaluasi aparat di lapangan yang diduga melakukan tindakan represif.

Investigasi Independen dan Akses PBB Diminta

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menolak kebijakan daerah otonom baru (DOB) yang dinilai lahir dari kepentingan politik dan kontrol keamanan negara, bukan aspirasi rakyat Papua. IPMADO mendesak pemerintah membuka akses bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional independen.

"Kalau negara tidak mampu menyelesaikan konflik kemanusiaan di Papua dan terus membiarkan rakyat sipil menjadi korban, maka negara harus membuka ruang bagi penyelesaian yang adil dan bermartabat berdasarkan prinsip hak asasi manusia," bunyi salah satu poin pernyataan sikap mahasiswa Dogiyai.

Kematian Bripda Jufentus Edoway Jadi Sorotan

IPMADO juga meminta pengungkapan fakta secara terbuka terkait pembunuhan Bripda Jufentus Edoway. Mahasiswa menduga kasus tersebut dijadikan alasan untuk melakukan operasi balas dendam terhadap masyarakat sipil. Konferensi pers ditutup dengan doa bersama untuk mengenang para korban konflik kemanusiaan di Papua Tengah serta seruan solidaritas nasional dan internasional. []

Bagikan
Sumber: suarapapua.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks