JAKARTA — Komnas HAM menilai satu-satunya jalan keluar dari konflik di Papua adalah melalui dialog yang berfokus pada martabat manusia. Gagasan ini, yang sudah diinisiasi sejak empat tahun lalu, dinilai mandek dan perlu segera diaktifkan kembali oleh rezim pemerintahan saat ini.
“Dialog kemanusiaan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Komnas HAM pada 4 tahun yang lalu itu harus menjadi satu-satunya cara yang dilanjutkan oleh rezim pemerintahan ini,” ujar Frits dalam Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Mengapa Istilah 'Dialog Kemanusiaan' Dipilih?
Frits secara spesifik membedakan istilah yang ia gunakan dengan istilah dialog damai pada umumnya. Ia menekankan bahwa fokus utama penyelesaian konflik harus diletakkan pada sisi kemanusiaan yang selama ini terabaikan.
“Dialog kemanusiaan, saya tidak menggunakan terminologi dialog damai, tidak. Saya ingin menggunakan terminologi dialog kemanusiaan,” jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk "Terjebak di antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN" di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat.
Siapa Saja yang Harus Duduk Satu Meja?
Frits merinci tiga komponen utama yang harus menjadi bagian dari proses dialog kemanusiaan tersebut. Tanpa keterlibatan ketiganya, upaya menghentikan kekerasan dinilai tidak akan efektif.
- Korban pelanggaran HAM: Mereka yang secara langsung mengalami dampak kekerasan dan eksploitasi.
- Kelompok berseberangan secara politik: Pihak-pihak yang memiliki pandangan ideologi berbeda dengan pemerintah.
- Pemerintah sendiri: Sebagai pemangku kebijakan dan penanggung jawab utama keamanan dan kesejahteraan warga.
“Siapa yang mereka menjadi bagian dari proses dialog kemanusiaan? Pertama adalah mereka yang menjadi korban dari hak asasi manusia, yang kedua adalah mereka yang secara ideologi itu memiliki pandangan politik yang berbeda, Yang ketiga itu pemerintah sendiri,” jelas Frits.
Dialog Bukan Pengakuan Kesetaraan Politik
Frits meluruskan kekhawatiran yang kerap menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memulai pembicaraan. Ia menegaskan bahwa dialog bukanlah bentuk pengakuan kesetaraan antara negara dengan kelompok sipil bersenjata atau kelompok politik tertentu.
“Jadi dialog harus dimaknai bukan soal kesetaraan pemerintah dengan kelompok-kelompok ini, tidak. Tapi dialog adalah sebuah sarana yang diakui sebagai sebuah rute penyelesaian konflik. Tidak ada cara lain di dunia ini kecuali dialog itu,” ujarnya.
Menurutnya, dialog adalah metode teknis yang diakui secara global untuk menghentikan siklus kekerasan, bukan sebuah konsesi politik. Ia memberikan catatan serius bagi rezim pemerintahan saat ini maupun yang akan datang agar tidak abai terhadap instrumen dialog yang sudah dirintis.
