SUPIORI — Dampak langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dirasakan warga di Papua. Bukan cuma soal asupan gizi untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita, program ini juga membuka rantai ekonomi baru dari kampung ke dapur-dapur MBG.
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan 12 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) permanen di Kabupaten Supiori. Dapur-dapur ini tidak hanya melayani wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Siapa yang paling diuntungkan dari MBG di Papua?
Petani, nelayan, dan mama-mama Papua menjadi pihak yang paling merasakan dampak ekonomi. Kebijakan pemerintah provinsi mewajibkan setiap dapur MBG memprioritaskan bahan pangan dari masyarakat setempat — ubi, sagu, ikan, dan hasil kebun lainnya.
“Program MBG menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, pendidikan, hingga tenaga kerja dalam satu rantai pembangunan yang saling mendukung,” kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai.
Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta?
Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, petugas distribusi, dan pemasok bahan pangan. Peluang ini terbuka lebar bagi anak muda Papua dan mama-mama yang selama ini aktif berkebun atau berdagang hasil bumi. Dapur permanen di Supiori menjadi simbol bahwa program ini dirancang untuk jangka panjang, bukan proyek musiman.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama. “Pembangunan Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas manusianya. Anak-anak Papua harus tumbuh sehat agar siap menjadi generasi penerus yang kuat,” ujarnya saat meninjau pembangunan SPPG di Supiori.
Mengapa pangan lokal jadi kunci program ini?
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua punya potensi besar dalam pengembangan menu berbasis pangan lokal. Ikan, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat dinilai lebih sesuai dengan selera dan ketersediaan lokal dibandingkan bahan pangan impor.
Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi bagi petani dan nelayan yang selama ini kesulitan mendistribusikan hasil produksi. Dengan adanya dapur MBG, mereka mendapat pasar yang pasti dan berkelanjutan.
Bagaimana masa depan MBG di Papua?
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat Papua yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar dampak program tidak berhenti di angka konsumsi gizi, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi dan ketenagakerjaan lokal.
