JAYAPURA — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Papua memasuki tahap krusial. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, mengungkapkan bahwa proses administrasi untuk tender proyek gedung permanen telah memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026, sehingga pekerjaan fisik bisa dimulai bulan berikutnya.
Lima Lokasi Prioritas Pembangunan Juli Mendatang
John menyebutkan, pembangunan serentak akan dilakukan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura. Saat ini, program rintisan telah berjalan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Pasir Dua, serta di wilayah Sarmi dan Biak Numfor.
“Kami menargetkan pembangunan fisik sudah berjalan serentak pada Juli 2026 di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” ujar John usai pertemuan dengan Gubernur Papua di Jayapura, Senin (8/6/2026).
Kapasitas Terbatas, Ditargetkan Tampung Ribuan Siswa
Tingginya minat masyarakat menjadi tantangan tersendiri. John mengakui, karena keterbatasan lahan, kapasitas sekolah rintisan saat ini hanya mampu menampung sekitar 100 siswa. Pemerintah berharap setelah gedung baru rampung, kapasitas bisa meningkat drastis.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, kapasitas dapat meningkat hingga ribuan siswa pada tahun depan, sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” tambahnya.
Negara Tanggung Semua Kebutuhan, Termasuk Laptop
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan program ini tidak hanya membuka akses pendidikan. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi harian ditanggung sepenuhnya oleh negara. Setiap siswa juga diberikan laptop untuk menunjang pembelajaran berbasis digital.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald.
Empat Kabupaten Lain Masih Menunggu Verifikasi
Selain lima lokasi utama, Kemensos juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Keempat daerah tersebut saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi, termasuk analisis dampak lingkungan yang tengah dipercepat oleh pemerintah daerah.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” pungkas Herald.
