MERAUKE — Yohanis Agabi Mahuze menyampaikan hal itu dalam forum diskusi terpumpun bertajuk "Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah" di Bakesbangpol Merauke. Menurut Ketua Adat Kalai Woyu Maklew ini, penguatan kelembagaan diperlukan untuk menjaga keberadaan dan kewibawaan masyarakat hukum adat di tengah perubahan pembangunan.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan konkret terhadap penguatan dan pendampingan masyarakat adat Malind, khususnya masyarakat adat Kalai Woyu Maklew di Wanam. Masyarakat adat, katanya, perlu mendapat ruang dalam proses pembangunan.
Masyarakat Adat Diminta Tidak Hanya Dilibatkan Saat Konflik Muncul
Yohanis menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat tidak boleh bersifat reaktif. Ia menilai selama ini masyarakat adat kerap baru dilibatkan ketika muncul persoalan atau konflik di wilayahnya.
"Program yang menyentuh masyarakat adat juga diharapkan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi sosial. Kemudian juga karakter budaya masyarakat setempat," ujarnya.
Pendekatan itu, menurut Yohanis, membuat program pembangunan lebih mudah diterima dan manfaatnya lebih nyata bagi warga. Ia mendorong program pemberdayaan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.
Rumah Adat Dinilai Bukan Sekadar Bangunan Fisik
Yohanis mencontohkan kebutuhan pembangunan rumah adat. Baginya, rumah adat tidak sekadar berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi menjadi pusat aktivitas kelembagaan dan ruang musyawarah masyarakat.
Tempat itu juga berfungsi menjaga nilai budaya dan pengetahuan lokal. "Keberadaan ruang tersebut penting untuk mendukung proses pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Sehingga perubahan sosial dan pembangunan tidak membuat masyarakat kehilangan keterhubungan dengan sejarah serta identitas budaya," katanya.
Pembangunan dan Penguatan Adat Dinilai Tidak Saling Bertentangan
Yohanis menilai pembangunan dan penguatan adat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama ketika masyarakat adat diberi ruang menyampaikan kebutuhan dan terlibat dalam proses pembangunan.
Dengan penguatan kelembagaan, masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima pembangunan. Mereka juga dapat ikut menjaga nilai budaya, menentukan kebutuhan, dan mengambil bagian dalam perubahan di wilayahnya.
"Pembangunan di Merauke diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga tetap memberi ruang bagi identitas, pengetahuan lokal dan kelembagaan masyarakat adat untuk terus hidup dan berkembang," ujarnya.
