PAPUA — Pemerintah menahan rencana ekspor listrik 3,4 GW ke Singapura dan meminta ekspor mineral, batu bara, serta LNG tidak lagi lewat negara transit. Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai alasan kebutuhan domestik tidak cukup menjelaskan kebijakan itu, karena defisit Batam hanya 1,2% dari kapasitas proyek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia masih membutuhkan listrik untuk kebutuhan domestik. Sebelumnya, pemerintah juga memangkas pasokan gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD dan mengalihkannya ke Batam serta Bintan.
Yayan Satyakti menghitung pengalihan gas 31 BBTUD setara sekitar 190 MW listrik. Sementara defisit pasokan Batam hanya sekitar 40 MW, atau 1,2% dari kapasitas proyek ekspor listrik 3,4 GW yang dirancang memakai pembangkit surya dan baterai baru, bukan pasokan jaringan PLN.
Harga Jual Listrik Jadi Faktor Utama Penahanan Proyek
Dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Yayan menyatakan penahanan proyek ekspor listrik ke Singapura dipengaruhi dua hal sekaligus. "Keduanya, dengan bobot terbesar pada harga dan pesan politik," tulisnya.
Bahlil disebut telah menyatakan harga jual listrik belum cocok sejak 19 Oktober. Yayan menegaskan data tidak mendukung alasan kebutuhan dalam negeri sebagai satu-satunya penjelasan. "Kami tidak dapat membaca niat pejabat, tetapi data menunjukkan alasan kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup," ujarnya.
Dari sisi kapasitas, pembangkit nasional mencapai 107,5 GW pada akhir 2025 dengan cadangan daya sekitar 39%. Sejumlah wilayah masih mengalami kendala pasokan, tetapi tidak menunjukkan kekurangan kapasitas pembangkit secara nasional.
Nilai Proyek US$2,8 Miliar per Tahun Terancam
Proyek ekspor listrik 3,4 GW diperkirakan menghasilkan 13,4 TWh per tahun. Penerimaan kotornya sekitar US$2,8 miliar per tahun dengan laba sekitar US$600 juta.
Investasi inti proyek mencapai US$15 miliar hingga US$20 miliar. Angka itu bisa membengkak ke US$30 miliar–US$50 miliar jika mencakup rantai pasok panel surya dan baterai.
Keuntungan bergantung pada harga jual. Dalam model Yayan, harga listrik tiba di Singapura 20,8 sen dolar AS per kWh, sementara biaya produksi dan pengiriman sekitar 16,3 sen. Setiap tahun penundaan proyek berpotensi menghilangkan sekitar US$500 juta nilai proyek.
Singapura Tetap Bisa Ganti Pasokan dengan LNG Global
Sekitar 95% listrik Singapura berasal dari gas. Pasokan gas pipa Indonesia mencapai 409,55 BBTUD atau sekitar 32% konsumsi gas negara itu.
Pengurangan 31 BBTUD hanya sekitar 2,4% dari konsumsi gas Singapura. Negara itu masih bisa menggantinya dengan LNG dari pasar global.
Jika seluruh pasokan gas pipa Indonesia terhenti, Singapura membutuhkan tambahan LNG sekitar 2,9 juta ton per tahun. Biaya tambahannya US$300 juta hingga US$600 juta. "Ketergantungannya besar, tetapi mudah diganti, meski dengan biaya," tulis Yayan.
Larangan Transit Tak Otomatis Menambah Penerimaan Negara
Yayan menilai larangan ekspor melalui negara transit belum tentu menaikkan penerimaan negara secara signifikan. Royalti dan bea keluar dihitung berdasarkan harga acuan dan volume ekspor, bukan jalur pelayaran.
Data BPS mencatat ekspor batu bara Indonesia ke Singapura hanya 0,38 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2026. Angka itu jauh dari pemberitaan yang menyebut sekitar 50 juta ton batu bara melewati Singapura.
Menurut Yayan, angka 50 juta ton kemungkinan merujuk pada aktivitas perdagangan atau pencatatan faktur melalui perusahaan perantara. "Jadi, sasaran aturan ini sebenarnya faktur, bukan pelabuhan," tulisnya.
Dalam skenario ekspor 50 juta ton batu bara senilai US$3,4 miliar, setiap 1% pengecilan harga faktur berpotensi menambah penerimaan negara sekitar US$10 juta. Pada skenario tengah, tambahan penerimaan hanya sekitar US$21 juta per tahun.
Risikonya lebih besar. Jika ketidakpastian kebijakan membuat pembeli meminta diskon US$1 per ton terhadap seluruh ekspor batu bara, negara berpotensi kehilangan US$141 juta.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah
Yayan menyarankan pemerintah memperkuat pengawasan harga, audit perusahaan, dan penegakan pajak. Langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan mengubah jalur pengiriman ekspor.
Bagi pelaku usaha energi dan investor, ketidakpastian kebijakan menambah risiko pembiayaan proyek. Hitungan Yayan menunjukkan penundaan proyek ekspor listrik 3,4 GW memakan nilai proyek sekitar US$500 juta per tahun.