JAKARTA — Dari 132 daerah tersebut, 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota memberikan pengurangan. Uunk merinci angka itu saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Uunk, kebijakan fiskal daerah itu adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah.
Apa Itu BPHTB dan Siapa yang Berwenang Memungutnya
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pungutan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah. Pembayaran juga bisa lewat kanal pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing daerah.
Karena itu, keputusan membebaskan atau mengurangi BPHTB sepenuhnya bergantung pada kebijakan tiap kabupaten/kota. Tidak semua daerah menerapkan kebijakan serupa.
Mengapa Pembebasan BPHTB Mempercepat Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah pertama kali umumnya membebani warga dengan sejumlah biaya, salah satunya BPHTB. Ketika komponen itu dibebaskan atau dikurangi, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menyusut.
Uunk menyebut dukungan pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali. Kemudahan itu yang dinilai ikut mempercepat capaian 129 juta bidang tanah terdaftar.
Angka 129 juta bidang tanah itu disebut sebagai capaian hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB.
Harapan Kementerian ATR/BPN ke Pemerintah Daerah
Uunk mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi itu terus diperkuat.
"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," ujar Uunk.
Dengan skema ini, warga di daerah yang menerapkan pembebasan BPHTB berpotensi mengurus sertifikat tanah pertama kali tanpa menanggung komponen pajak tersebut. Sementara di daerah yang hanya memberi pengurangan, beban pajak warga berkurang sebagian sesuai kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Kementerian ATR/BPN mencatat kebijakan itu tersebar di 26 provinsi. Jumlah daerah yang menerapkan pembebasan maupun pengurangan BPHTB masih terbuka untuk bertambah, bergantung pada keputusan fiskal tiap pemerintah daerah.