MERAUKE — Balai Pengelola Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas 1 Jayapura terus mendorong percepatan kontrak bagi para pemenang tender Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Merauke. Dari total 41 paket yang dilelang, sebanyak 24 grup perusahaan hanya memenangkan satu paket, tujuh perusahaan memenangkan dua paket, dan satu perusahaan mengantongi tiga paket sekaligus.
Plh Kepala BPLIP Kelas 1 Jayapura, Teuku Achmad Iqbal, mengungkapkan bahwa hambatan terbesar penandatanganan kontrak adalah ketidaksesuaian jaminan yang diajukan perusahaan. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan CSR di Swissbell Merauke, Selasa (26/5/2026).
Para pelaksana proyek diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menyelesaikan 100 persen pekerjaan. Teuku Achmad Iqbal menegaskan, pihaknya akan menurunkan tim evaluasi faktual untuk memverifikasi dokumen dan kesiapan alat pendukung masing-masing perusahaan.
“Kalau memang tidak sanggup, hari ini juga bisa disampaikan ke kami. Karena sudah ada indikasi beberapa perusahaan yang tidak mampu, namun mencoba menyampaikan ke tempat lain secara tidak sah,” ujar Teuku Achmad Iqbal dalam forum tersebut.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Papua, Dr. Aser Rouw, menegaskan target utama cetak sawah bukan sekadar kontrak, melainkan lahan siap tanam. Untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian menargetkan penanaman dimulai pada September, dengan Merauke sebagai lumbung pangan utama Papua.
“Karena cetak sawah ini, target kami adalah tanam. Oleh karena itu bapak ibu yang penyedia itu harus memastikan sampai sawah siap tanam,” kata Aser Rouw. Ia menambahkan, ketersediaan alat dan mesin pertanian menjadi syarat mutlak agar target tersebut tercapai.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, meminta setiap tahun ada evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah rakyat. Menurutnya, dinamika dan persoalan di lapangan harus segera dicarikan solusi, bukan justru menjadi alasan keterlambatan.
“Bapak ibu harus punya komitmen kuat, jangan sampai kita mengejar target tetapi tidak mengukur kemampuan, karena pekerjaan yang akan dilaksanakan ini membutuhkan dukungan berupa alat,” tandas Yoseph Gebze.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian beras di wilayah Papua Raya. Targetnya, Merauke tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Kendala utama adalah jaminan perusahaan yang belum sesuai dengan ketentuan. BPLIP akan melakukan evaluasi faktual untuk memastikan kesiapan setiap pemenang tender sebelum kontrak ditandatangani.
Kementerian Pertanian menargetkan penanaman perdana pada September 2026. Seluruh perusahaan wajib memastikan lahan siap tanam sebelum batas waktu tersebut.