BIAK — Keterlambatan pelaksanaan Musda X KNPI Biak Numfor memicu desakan evaluasi dari kalangan pemuda. Mantan Sekretaris Cabang GMKI Biak, Kiwa David Wanma, menyoroti mandeknya sejumlah agenda strategis yang seharusnya menjadi fondasi musyawarah daerah itu.
Kiwa menilai kinerja Caretaker DPD KNPI Biak Numfor sepanjang 2026 belum menunjukkan perkembangan berarti. Ia menyebut tahapan persiapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda X justru mengalami keterlambatan dari jadwal.
"Kami meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius mengawal kinerja Caretaker DPD KNPI Biak tahun 2026. Tahapan organisasi yang seharusnya berjalan sesuai jadwal justru mengalami keterlambatan," ujar Kiwa kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Persoalan lain yang diangkat adalah legalitas kepengurusan sementara. Kiwa mempertanyakan masa berlaku Surat Keputusan (SK) Caretaker yang diterbitkan pada 26 Februari 2026. Menurutnya, SK tersebut secara administratif telah melewati masa tiga bulan sehingga perlu ada kejelasan dari DPD I KNPI Provinsi Papua.
"Saat ini publik menunggu keputusan DPD I KNPI Papua, apakah akan melakukan perpanjangan masa tugas atau menunjuk Caretaker baru yang memiliki legitimasi kuat untuk menyelenggarakan Musda," kata Kiwa.
Menjelang pemilihan ketua, Kiwa mengingatkan agar seluruh bakal calon mematuhi pedoman organisasi. Calon ketua diwajibkan pernah menjadi pengurus KNPI, memiliki pengalaman memimpin organisasi kepemudaan, berusia maksimal 40 tahun, serta mendapat rekomendasi dari pengurus KNPI distrik atau OKP terdaftar.
Ia juga menyoroti proses pembentukan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) yang harus melalui mekanisme pleno caretaker, bukan penunjukan sepihak. "Pengurus yang ditempatkan dalam struktur organisasi harus benar-benar memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam KNPI, bukan sekadar dipilih tanpa proses yang jelas," tegasnya.
Kiwa juga mendorong agar kepemimpinan KNPI ke depan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Ia mengusulkan diskusi mengenai prioritas bagi putra-putri asli daerah yang memiliki marga Biak untuk memimpin organisasi. Bahkan, ia menyarankan adanya rekomendasi dari Mananwir Er (kepala marga) maupun Mananwir Bar (pemimpin wilayah adat) sebagai penguatan legitimasi sosial calon pemimpin.
Langkah itu dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda asli Biak dalam pembangunan daerah.
Sejumlah kalangan pemuda berharap Musda X KNPI Biak Numfor dapat segera dilaksanakan. Mereka menuntut agar proses regenerasi kepemimpinan berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi organisasi, serta mampu mengakhiri polemik legitimasi kepengurusan sementara yang berkepanjangan.