JAYAPURA — Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, membuka Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) ketiga di Jayapura, Jumat (29/5). Ia meminta forum ini menjadi ruang lahirnya gagasan dan rekomendasi untuk merumuskan arah pembangunan Papua yang berkeadilan dan berpihak kepada OAP.
Ribka menegaskan konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah. Ia menyebutnya sebagai ruang refleksi kolektif untuk mendiskusikan secara terbuka dan mendalam harapan pembangunan Papua yang bermartabat.
"Forum ini memiliki peran penting sebagai wadah refleksi dan diskusi untuk memperkuat arah pembangunan Papua yang berkeadilan dan berpihak kepada Orang Asli Papua," kata Ribka di Jayapura, Sabtu.
Menurut Ribka, pembangunan Papua merupakan bagian penting dari agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan setiap proses pembangunan harus menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai budaya.
"Kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak boleh membuat Papua kehilangan jati diri serta kekayaan kearifan lokalnya," ujarnya.
Ribka menambahkan, pembangunan berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Papua.
"Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Papua," katanya.
Wamendagri berharap Konferensi APS menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi itu diharapkan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
"Kami ingin Papua maju dan modern, tetapi tetap menjaga identitas, nilai, dan jati diri masyarakatnya. Karena itu, forum seperti APS sangat penting dalam merumuskan masa depan Papua," ujar Ribka.