JAYAPURA — Lima paket jalan program IJD tersebar di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Waropen, dan Keerom. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyebut pembangunan ini menjawab kebutuhan mendasar di wilayah dengan kondisi geografis berat, mulai dari pegunungan hingga kepulauan.
“Kami sangat memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghadirkan program IJD. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dari kampung menuju pusat-pusat ekonomi di daerah,” kata Mathius usai menghadiri peresmian IJD secara daring di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Selasa.
Kelima ruas jalan yang masuk program IJD memiliki spesifikasi berbeda, mulai dari preservasi hingga peningkatan kualitas jalan. Berikut rinciannya:
Mathius menjelaskan bahwa pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting di Papua yang masih menghadapi tantangan akibat kondisi geografis yang berat. Wilayah pegunungan dan kepulauan membuat akses transportasi selama ini menjadi kendala utama distribusi logistik dan mobilitas warga.
Karena itu, pihaknya mendorong agar program pembangunan jalan terus dilanjutkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah Papua.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan tujuh paket jalan untuk masuk dalam program IJD. Meski demikian, dari hasil verifikasi baru tujuh yang sudah masuk. “Untuk Papua sebenarnya ada banyak usulan, tetapi dari hasil verifikasi baru tujuh yang sudah masuk. Meski begitu, kami akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih,” kata Mathius.
Dengan terbukanya akses jalan, warga di kampung-kampung terpencil kini bisa menjangkau pasar dan pusat ekonomi dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Distribusi hasil bumi seperti kopi, kakao, dan hasil perikanan dari wilayah pesisir juga diharapkan lebih lancar ke kota-kota besar di Papua.
Program IJD sendiri merupakan instruksi presiden yang fokus pada pembangunan dan peningkatan jalan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Papua, program ini menjadi salah satu prioritas mengingat keterbatasan infrastruktur transportasi darat.