PAPUA — Kesepakatan itu mengemuka dalam audiensi di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (1/7). Pertemuan dihadiri langsung oleh Wali Kota Iin Mutmainnah dan jajaran PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jakarta Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas percepatan penanganan kebutuhan listrik di rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, dan ruang publik. Koordinasi juga difokuskan pada peningkatan keandalan pasokan, percepatan layanan penyambungan baru, perubahan daya, serta penanganan gangguan yang memerlukan sinergi lintas instansi.
“Sinergi yang semakin erat akan mendukung kelancaran pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui tersedianya pasokan listrik yang andal,” ujar Iin Mutmainnah.
General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menegaskan bahwa pasokan listrik yang stabil menjadi syarat mutlak operasional layanan publik. Rumah sakit, sekolah, hingga kantor pemerintahan harus bisa beroperasi tanpa hambatan.
“Kami memastikan setiap laporan dan kebutuhan pelanggan dapat ditangani lebih cepat melalui koordinasi yang lebih terintegrasi,” kata Andy Adcha.
PLN, lanjut dia, terus mempercepat transformasi layanan agar setiap laporan maupun kebutuhan pelanggan bisa ditindaklanjuti secara lebih responsif. Mekanisme koordinasi yang baru ini diharapkan memangkas waktu tunggu penanganan gangguan yang sebelumnya harus melalui jalur birokrasi panjang.
Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi di ibu kota. Sistem kelistrikan yang stabil menjadi krusial agar berbagai layanan publik bisa beroperasi tanpa hambatan. Gangguan listrik di fasilitas seperti rumah sakit bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien.
Melalui audiensi tersebut, PLN UID Jakarta Raya dan Pemkot Jakarta Barat berkomitmen menjaga koordinasi secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kebutuhan listrik di fasilitas publik sekaligus mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkesinambungan.