JAYAPURA — Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan agar guru-guru asli Papua menjadi pengajar utama di Program Sekolah Rakyat. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan resmi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pekan lalu. Fakhiri menilai, keterlibatan putra-putri daerah tidak hanya akan meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan SDM lokal.
Fakhiri menegaskan bahwa lulusan asal Papua memiliki kapasitas yang setara dengan tenaga pendidik dari luar daerah. Menurutnya, banyak di antara mereka telah menempuh pendidikan tinggi, bahkan hingga ke luar negeri.
"Kami berharap putra-putri asli Papua diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat sehingga mereka dapat mengabdi sekaligus membantu adik-adik mereka memperoleh pendidikan yang layak," kata Fakhiri di Jayapura, Rabu.
Gubernur beralasan, guru asli Papua lebih memahami kondisi sosial, budaya, serta tantangan geografis yang dihadapi peserta didik. Kehadiran mereka diyakini bisa memperkuat sistem pendidikan daerah secara keseluruhan.
Selain mendorong rekrutmen guru lokal, Pemprov Papua juga meminta agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak terpusat di kota saja. Daerah dengan medan berat seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen diminta masuk prioritas.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat di Papua telah berjalan lewat empat sekolah rintisan sejak 2025. Sekolah tersebut berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura.
Kapasitas masing-masing sekolah untuk jenjang SMA sekitar 100 siswa, sementara SD dan SMP sekitar 50 siswa per sekolah. Fakhiri berharap pembangunan fasilitas permanen dapat mulai beroperasi pada 2027.
Dengan melibatkan lebih banyak guru lokal, Pemprov Papua ingin menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Papua sekaligus memperkuat kemandirian daerah.