JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua memulai proses penyusunan standar harga satuan (SHS) komoditas pertanian yang akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah pada 2027. Inisiatif ini bertujuan menyeragamkan harga acuan sehingga meminimalkan perbedaan harga dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menekankan pentingnya standar harga ini untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. "Standar harga satuan komoditi pertanian ini akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Karena itu, seluruh OPD terkait diminta memberikan data dan usulan yang valid agar hasil penyusunan sesuai kondisi riil di lapangan," ujarnya di Jayapura, Minggu.
Penyusunan SHS dilakukan melalui pembahasan bersama OPD teknis dengan mempertimbangkan tiga faktor utama: perkembangan harga pasar terkini, kondisi geografis wilayah Papua yang beragam, serta karakteristik spesifik setiap komoditas pertanian. Setiap usulan harga yang diajukan oleh OPD akan dikaji secara mendalam sebelum ditetapkan.
"Proses penyusunan dilakukan melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah teknis dengan mempertimbangkan perkembangan harga pasar, kondisi wilayah, serta karakteristik komoditas pertanian di Papua," jelas Suzana Wanggai. Ia menambahkan bahwa setiap usulan akan dikaji secara menyeluruh agar standar harga yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemprov Papua menargetkan seluruh tahapan penyusunan SHS komoditas pertanian rampung sesuai jadwal. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi dasar hukum bagi OPD dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2027.
"Kami berharap seluruh tahapan penyusunan SHS komoditi tani dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga dapat segera dituangkan dalam peraturan gubernur sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun Anggaran 2027," kata Suzana. Dengan adanya standar harga yang seragam, Pemprov Papua optimistis kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan pertanian di Bumi Cenderawasih akan meningkat signifikan. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai regulasi.