JAYAPURA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Papua hingga 30 Juni 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan. Kenaikan belanja negara sebesar 4,96 persen dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya mencerminkan percepatan penyerapan anggaran di tengah berbagai program pembangunan di daerah.
Penerimaan negara di Papua hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp2,90 triliun. Komponen terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri yang terealisasi Rp1,71 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq menjelaskan capaian itu didorong peningkatan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi yang lebih baik," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat lonjakan kinerja. Hingga akhir Juni 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target. Capaian ini ditopang oleh realisasi PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp179,65 miliar.
Sementara itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp119,31 miliar yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa.
Dari sisi belanja, pagu APBN Papua tahun 2026 sebesar Rp58,99 triliun. Hingga 30 Juni, terealisasi Rp24,50 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp7,50 triliun, sedangkan transfer ke daerah telah disalurkan Rp17 triliun.
Dana transfer tersebut mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.
"Realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua tetap terjaga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Izharul Haq.