JAYAPURA — Proses pergantian jajaran komisaris dan direksi di Bank Papua memasuki tahap krusial. RUPS yang dipimpin Gubernur Papua Mathius Fakhri pada Maret lalu telah menetapkan beberapa nama calon pengurus baru, namun pelantikan mereka tertunda lantaran masih menunggu hasil penilaian dari OJK.
OJK sebagai regulator perbankan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang diajukan. Salah satu pejabat OJK Papua yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan detail terkait perkembangan proses tersebut.
“Maaf Pak, proses dimaksud bersifat rahasia, jadi kami tidak bisa memberikan keterangan,” ujar pejabat OJK Papua saat dihubungi, baru-baru ini.
Dalam RUPS tersebut, pemegang saham menyetujui beberapa calon untuk mengisi posisi strategis. Di jajaran komisaris, terdapat calon Komisaris Independen pengganti almarhum Dortheis Sesa, yaitu DR. Pieter Ell dari Provinsi Papua dan John Kiriweno dari Provinsi Papua Barat.
Selain itu, terdapat pula calon Komisaris Independen lainnya, yakni almarhum Arobi Ahmad Aituarauw dari Papua Barat yang meninggal pada Juli 2026, serta Rahmando Soleman dari Provinsi Papua. Sementara itu, posisi Komisaris Non-Independen akan diisi oleh Ali Baham yang menggantikan Nataniel Mandacan.
Pada level direksi, RUPS juga menetapkan calon untuk dua posisi penting. Bertha Affar dan Wastu Anggoro B diusulkan sebagai calon Direktur Operasional. Sedangkan posisi Direktur Bisnis akan diisi oleh Jonathan Auparay dan Luhut Selamat Pahottuah Siahaan yang sebelumnya menjabat sebagai Area Head Bank Mandiri Jayapura.
Proses pengangkatan pengurus baru ini menjadi perhatian publik lantaran Bank Papua merupakan bank milik daerah yang memegang peranan vital dalam mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua. Kepastian soal kapan fit and proper test akan digelar pun dinantikan banyak pihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari OJK mengenai jadwal pelaksanaan uji kelayakan bagi para calon pengurus tersebut. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil penilaian regulator. ***