JAYAPURA — Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku di Jayapura, Kamis (30/7/2026). Edward Norman Banua menyebut kelangkaan di Serui kontras dengan laporan stok aman yang selama ini disampaikan pihak Pertamina.
Menurut Edward, Kota Serui hanya memiliki satu SPBU yang melayani penjualan BBM subsidi. Kondisi ini membuat warga harus rela mengantre sejak pagi, namun kerap kecewa karena SPBU tutup pada siang hari akibat kuota habis.
Edward menjelaskan panjang antrean kendaraan di pusat Kota Serui bisa mencapai sekitar 300 meter. Kemacetan bahkan meluas hingga ke area sekolah, mengganggu aktivitas belajar mengajar karena akses jalan dipenuhi kendaraan yang menunggu giliran mengisi bahan bakar.
“Kalau tadi kita banyak membahas kondisi di Jayapura, saya ingin menyampaikan situasi di Serui. Antrean di sana juga terjadi setiap hari,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Politisi NasDem itu mempertanyakan pernyataan Pertamina mengenai ketersediaan stok yang disebut masih mencukupi. Data di lapangan menunjukkan realita yang berbeda, di mana masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi pada jam kerja.
“Kalau dikatakan stok aman, kenyataannya di Serui masyarakat sudah antre dari pagi, tetapi siang hari SPBU sudah tutup karena BBM subsidi habis,” kata Edward.
Ia menambahkan, SPBU yang berada di pusat Kota Serui hanya melayani penjualan BBM subsidi. Sementara warga yang membutuhkan BBM non-subsidi harus menuju Pertashop, APMS, maupun SPBN yang lokasinya terpisah, sehingga menambah beban logistik masyarakat.
Edward meminta Pertamina mengkaji ulang besaran kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Yapen agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Selain persoalan distribusi saat ini, Edward mengingatkan potensi peningkatan konsumsi BBM pada paruh kedua tahun 2026. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur mulai berjalan sejak Juli dan diperkirakan semakin meningkat hingga akhir tahun, terutama setelah anggaran perubahan direalisasikan.
Komisi IV DPR Papua, yang merupakan mitra kerja pemerintah di bidang infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum, memandang kebutuhan BBM akan terus naik seiring bertambahnya aktivitas proyek di berbagai daerah.
Edward memperkirakan lonjakan permintaan akan mencapai puncaknya pada November hingga Desember 2026. Ia mendesak Pertamina menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang agar distribusi tetap lancar.
“Jangan menunggu sampai kebutuhan meningkat. Harus ada antisipasi sejak dini agar pasokan tetap tersedia ketika aktivitas pembangunan memasuki puncaknya,” pungkasnya.