PAPUA — SERANG — Bencana banjir besar yang melanda Aceh pada November 2025 tidak hanya meratakan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas. Temuan di lapangan menunjukkan proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan, terutama untuk memulihkan kondisi mental warga yang kehilangan segalanya.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Hery Yulianto, membeberkan hasil asesmen timnya di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu lokasi terparah adalah Pesantren Raudhatul Muta'allimat di Ullee Madon, Muara Baru, Aceh Utara.
“Kerusakan bangunan di pesantren itu sekitar 70 persen. Kitab-kitab juga banyak yang terendam banjir,” ujar Hery saat menjadi narasumber dalam Diskusi dan Rapat Kerja Lembaga Amal Pesantren Indonesia (Lamtren Indonesia) di Pondok Pesantren Al Mubarok, Kota Serang, Kamis (30/7/2026).
Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Tim asesmen menjumpai seorang guru taman kanak-kanak yang rumahnya habis diterjang banjir. Karena lokasi pengungsian penuh, korban tersebut terpaksa bertahan di tempat seadanya, kehilangan mata pencaharian sekaligus tempat berlindung.
Hery menjelaskan, penanganan bencana selama ini kerap berfokus pada dua hal: korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Padahal, ada dua aspek lain yang sama krusialnya, yakni kerugian harta benda dan dampak psikologis masyarakat.
“Akibat bencana bukan hanya kehilangan harta benda. Ada juga dampak psikologis yang luar biasa,” katanya.
Tekanan mental yang dialami korban, menurutnya, tidak otomatis hilang saat air surut. Kehilangan rumah, pekerjaan, dan lingkungan sosial memicu stres berkepanjangan. Karena itu, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata.
Hery mengakui jangkauan pemerintah memiliki keterbatasan. Di sinilah peran relawan dan lembaga sosial menjadi penentu. Mereka bertindak sebagai penghubung agar bantuan sampai ke masyarakat yang belum tersentuh.
“Pemerintah punya keterbatasan. Relawan menjadi penghubung agar bantuan bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam asesmen tersebut, tim relawan tidak hanya mendata kerusakan. Mereka turun tangan membersihkan sumur warga yang tertutup lumpur, memberikan bantuan fasilitas pendidikan, hingga melakukan pendampingan psikologis bagi korban trauma.
Menurut Hery, penanganan bencana di Indonesia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pesantren, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil untuk mempercepat proses rehabilitasi.
“Kebencanaan bukan hanya urusan BPBD. Semua pihak memiliki peran dalam membantu masyarakat bangkit kembali,” pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana adalah pekerjaan panjang. Infrastruktur boleh dibangun ulang, namun pemulihan psikologis korban membutuhkan pendampingan berkelanjutan yang tidak bisa diukur dengan angka.