JAYAPURA — Badan Pengurus Wilayah (BPW) KNPB Numbay dan Badan Pengurus Pusat (BPP) KNPB mengeluarkan imbauan partisipasi untuk aksi nasional bertajuk "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan". Selebaran yang ditandatangani Ketua Satu BPW KNPB Numbay, Meckho Kogoya, dan Ketua Umum BPP KNPB, Agus Rossay, itu mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan secara damai.
Dalam selebaran tersebut, panitia menginstruksikan peserta aksi untuk mengenakan atribut budaya masing-masing daerah. Selain itu, penyelenggara juga meminta demonstran membawa simbol salib merah sebagai bentuk penyampaian pesan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.
Materi selebaran tidak hanya berisi ajakan mobilisasi massa. KNPB turut menyinggung sejarah pelaksanaan Operasi Trikora pada era pemerintahan Presiden Soekarno sebagai bagian dari narasi penyampaian aspirasi. Organisasi ini mengklaim kondisi keamanan di Papua Barat saat ini memprihatinkan dan menuding aparat keamanan terlibat dalam sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.
KNPB juga menyebut ribuan warga mengungsi akibat konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Klaim ini menjadi dasar utama mereka menetapkan status "darurat militer dan kemanusiaan" dalam tajuk aksi.
Ajakan partisipasi dalam selebaran itu menyasar kelompok masyarakat luas. KNPB secara eksplisit menyebut tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, nelayan, hingga petani untuk bergabung dalam aksi damai tersebut.
Belum ada konfirmasi resmi dari KNPB mengenai titik kumpul, rute long march, maupun jumlah massa yang ditargetkan. Informasi yang beredar baru sebatas imbauan awal melalui selebaran fisik maupun digital.
Sampai berita ini diturunkan, Polda Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi isi selebaran tersebut. Namun, sebelumnya aparat keamanan telah berulang kali mengimbau masyarakat agar menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang tanggal-tanggal rawan.
Imbauan serupa menekankan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat diminta tetap waspada dan melapor ke aparat setempat jika menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah.