Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mendorong penanganan stunting di wilayahnya berbasis data presisi "by name by address" agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Dorongan ini disampaikan langsung kepada Gubernur Papua Mathius D Fakhiri dalam pertemuan evaluasi program percepatan pencegahan stunting pada Rabu (19/8). Saat ini, angka stunting di Papua masih mengacu pada data nasional sekitar 28 persen.
JAYAPURA — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan umum. Data yang akurat berbasis nama dan alamat menjadi syarat mutlak agar bantuan dan intervensi diberikan langsung kepada keluarga berisiko, bukan sekadar berdasarkan perkiraan wilayah.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, mengatakan penggunaan data presisi ini penting untuk memastikan setiap program pencegahan berjalan efektif di lapangan. “Penggunaan data yang akurat menjadi penting agar intervensi pencegahan dan penanganan stunting dapat diberikan secara tepat kepada keluarga yang berisiko,” ujarnya di Jayapura, Kamis.
Sarles mengungkapkan, salah satu langkah krusial yang tengah didorong adalah penyamaan persepsi data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan setempat. Hal ini dinilai penting agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dasar yang sama dalam menentukan langkah intervensi, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kekosongan penanganan.
“Jika di Papua hari ini mengalami penurunan, harus dilaporkan bersama-sama. Dan jika ada kenaikan perlu koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan sehingga datanya bisa dipadukan,” jelas Sarles menambahkan.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah daerah menjadi sorotan utama karena angka prevalensinya masih tinggi. Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi disebut sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian serius dalam penanganan stunting. Sementara itu, Kota Jayapura menunjukkan perkembangan positif dengan angka yang telah berada di kisaran 12 persen.
Perbedaan capaian antarwilayah ini menjadi alasan kuat mengapa intervensi harus berbasis data individual. Dengan mengetahui nama dan alamat pasti, pemerintah bisa memetakan mengapa satu daerah berhasil menekan angka stunting sementara daerah lain masih tertinggal.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, BKKBN tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sarles mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan melibatkan perusahaan, perbankan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kami berharap delapan kabupaten di Provinsi Papua dapat bergerak secara serentak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting,” kata Sarles.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting karena penanganan stunting membutuhkan pendekatan multisektor, mulai dari perbaikan gizi ibu hamil, pola asuh, hingga akses sanitasi. Perubahan angka stunting juga perlu dipantau secara berkala, baik ketika mengalami penurunan, kenaikan, maupun stagnasi, agar pemerintah dapat segera menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.