PAPUA — Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan Program CKG yang mulai berjalan sejak Februari 2025. Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk membangun budaya deteksi dini di tengah masyarakat, namun perluasan cakupan tidak boleh mengorbankan mutu layanan.
"Program CKG mendorong pergeseran penekanan layanan kesehatan, dari yang selama ini banyak berfokus pada pengobatan menuju penguatan pencegahan dan deteksi dini," kata Endang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/8).
Jangkauan 108 Juta Orang dan Tantangan Kualitas di Puskesmas
Dalam Sidang Tahunan MPR beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo melaporkan bahwa layanan CKG telah menjangkau 108 juta orang. Layanan tersebut kini tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
PSI menilai capaian itu harus diimbangi dengan pemeriksaan yang berkualitas serta tindak lanjut yang jelas bagi masyarakat yang ditemukan memiliki masalah kesehatan. "Pemeriksaan rutin memungkinkan faktor risiko dan penyakit ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan peluang komplikasi dapat ditekan," ucap Endang.
Menekan Beban Ekonomi Negara dan Masyarakat
Endang menjelaskan, deteksi dini yang masif tidak hanya berdampak pada perbaikan indeks kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan defisit fiskal di sektor kesehatan. Penyakit yang terdeteksi lebih awal dinilai memiliki peluang lebih besar untuk ditangani sebelum membutuhkan perawatan yang lebih kompleks dan berbiaya tinggi.
"Karena itu, kami mendukung dan mengapresiasi Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang lebih preventif, mudah diakses, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat," tutur Endang.
Integrasi Data dan Ketersediaan Rujukan Jadi Pekerjaan Rumah
PSI mengingatkan pemerintah agar perluasan CKG tidak hanya mengejar jumlah peserta. Beberapa aspek krusial dinilai perlu menjadi prioritas penguatan program ke depan, antara lain ketepatan tindak lanjut, ketersediaan obat, hingga layanan rujukan.
- Kualitas pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama harus diaudit secara berkala.
- Integrasi data kesehatan nasional diperlukan agar riwayat pasien tidak terputus antarlayanan.
- Ketersediaan obat dan layanan rujukan bagi pasien dengan indikasi lanjut harus dipastikan di seluruh daerah.
Menurut Endang, tanpa perbaikan pada aspek tersebut, program yang telah berjalan baik ini berisiko menjadi sekadar seremoni layanan massal tanpa dampak keberlanjutan bagi keselamatan pasien.
