Pembangunan di Papua Selatan tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini (PNG) dan berhadapan dengan Australia ini, pembangunan adalah infrastruktur kedaulatan yang menentukan posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia agar masyarakat lokal menjadi subjek, bukan penonton di tanah sendiri.
JAKARTA — Posisi geostrategis Papua Selatan tidak bisa ditawar. Dokumen strategis Dewan Pertahanan Nasional menempatkan provinsi seluas 117.849 kilometer persegi ini sebagai wilayah kunci di ujung timur Indonesia, dengan empat kabupaten di dalamnya: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Konsekuensinya, pembangunan di sana punya dimensi yang jauh lebih dalam dari sekadar membangun jalan atau membuka kawasan pertanian.
Wilayah perbatasan yang kuat tidak cukup hanya dijaga oleh aparat keamanan yang memadai. Perbatasan yang kokoh adalah wilayah yang masyarakatnya sejahtera, pendidikannya maju, infrastrukturnya terhubung, dan kehadiran negara terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Semakin jauh masyarakat dari pelayanan negara, semakin besar ruang kosong yang bisa diisi oleh pengaruh luar. Sebaliknya, semakin kuat kehadiran negara lewat pelayanan publik dan kesejahteraan, semakin kokoh pula integrasi wilayah ini dengan Republik Indonesia.
Karakter geografis Papua Selatan yang terdiri atas rawa, sungai, dan pesisir menciptakan tantangan konektivitas yang berat. Jarak antarkawasan yang jauh membuat pembangunan di provinsi ini tidak bisa disamakan dengan wilayah Indonesia lain yang lebih terkonsentrasi.
Di sinilah makna strategisnya: jalan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, listrik, sekolah, hingga rumah sakit bukan sekadar infrastruktur fisik. Semuanya adalah infrastruktur kedaulatan yang menentukan seberapa dekat negara hadir di tengah warganya.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menempatkan pendidikan berkualitas, penguasaan iptek, dan peningkatan produktivitas sebagai arah pembangunan "Papua Cerdas" dan "Papua Produktif". Ini penting karena pembangunan tanpa peningkatan kualitas manusia berisiko menciptakan paradoks: wilayahnya maju, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
Percepatan pembangunan harus berjalan bersama peningkatan kualitas guru, tenaga kesehatan, aparatur, teknisi, pelaku usaha, hingga generasi muda yang menguasai teknologi digital. Ukuran strategisnya bukan sekadar berapa banyak investasi masuk, tetapi berapa banyak anak Papua Selatan yang mampu menjadi dokter, insinyur, pengusaha, dan pemimpin dari pembangunan itu sendiri.
Secara ekonomi, posisi Merauke yang dekat dengan PNG, Australia, dan Laut Arafura menyimpan peluang besar. Bappenas pada 2026 menegaskan pentingnya percepatan infrastruktur, pelayanan dasar, konektivitas, dan pengembangan ekonomi Merauke sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional.
Namun peluang itu tidak otomatis menjadi kekuatan. Dibutuhkan konektivitas, kepastian tata ruang, industri pengolahan, sistem logistik, pendidikan vokasi, dan ekosistem investasi yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan pasar nasional maupun regional. Tanpa itu, Papua Selatan akan selamanya menjadi wilayah paling timur yang hanya menunggu, bukan beranda depan yang menentukan arah Indonesia di Pasifik Selatan.