Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Desak Presiden Hentikan PSN, 25.838 Hektare Hutan Terbakar Akibat El Nino

JAYAPURA — Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menilai ekspansi pembangunan PSN menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan alam. Di tengah meningkatnya fenomena El Nino yang memicu musim kemarau ekstrem, koalisi meminta pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua segera membentuk tim penanggulangan bencana.

Gugatan PTUN Jayapura dan Nasib Hutan Adat Merauke

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Emanuel Gobay, menegaskan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura harus membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105 tahun 2025 tentang kelayakan lingkungan hidup. SK tersebut menjadi dasar legal pembangunan jalan bagi PSN di wilayah tersebut.

"Majelis Hakim PTUN Jayapura wajib membatalkan SK Bupati Merauke tentang Kelayakan Lingkungan Hidup untuk jalan bagi Proyek Strategis Nasional di Merauke," tegas Gobay kepada Suara Papua, Senin (24/8/2026).

Praktik Adat Terancam dan Karhutla Mencapai 25.838 Hektare

Menurut Gobay, masyarakat adat Papua selama ini menjaga keseimbangan lingkungan melalui pemetaan ruang adat. Wilayah sakral yang tidak boleh dimanfaatkan sembarangan menjadi benteng terakhir perlindungan alam, namun praktik ini kian terdesak oleh rencana pembangunan PSN.

Data yang dihimpun koalisi dari Kementerian Kehutanan RI menunjukkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Papua Selatan mencapai 25.838 hektare. Titik api terpantau satelit tersebar di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke.

BMKG Prediksi Kemarau Ekstrem, Koalisi Siapkan Tuntutan

Emanuel menyebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan peningkatan risiko El Nino pada 2026. Kondisi ini diprediksi memicu musim kemarau lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla.

"Kondisi itu diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis," ujarnya.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, Presiden RI diminta segera menghentikan PSN yang berpotensi membongkar hutan adat sebagai langkah mitigasi El Nino. Kedua, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Papua wajib membentuk tim penanggulangan bencana untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan karhutla.