JAYAPURA — Ketersediaan vaksin polio di puskesmas ternyata tidak otomatis membuat cakupan imunisasi di wilayah perbatasan Papua meningkat. Hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 yang digelar di delapan kampung mengungkap adanya kesenjangan pengetahuan warga yang perlu dijawab dengan pendekatan berbeda.
Survei yang melibatkan 165 rumah tangga di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom itu menjadi dasar Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua bersama UNICEF menggelar Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE Berbasis Konteks Lokal Papua. Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, pada 1-2 September 2026.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Provinsi Papua, Elia Tabuni, menyebut tantangan utama tidak lagi sekadar distribusi vaksin. Hasil pendataan menunjukkan sebagian warga belum mengetahui lokasi pelayanan imunisasi dan jadwal pemberian vaksin.
"Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal," kata Elia.
Temuan ini krusial karena kawasan perbatasan seperti Skouw yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini memiliki mobilitas penduduk tinggi. Kondisi itu memperbesar risiko penularan polio bila perlindungan imunisasi tidak merata.
Elia menambahkan, jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan yang jauh menjadi kendala klasik bagi warga kampung. Menurutnya, petugas tidak bisa lagi hanya menunggu masyarakat datang. Pelayanan dan edukasi mesti dijemput hingga ke tingkat komunitas.
"Jarak yang cukup jauh dan keterbatasan tempat pelayanan membuat sebagian sasaran tidak mendapatkan imunisasi. Karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus mendekatkan pelayanan sekaligus mendekatkan informasinya kepada masyarakat," ujarnya.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Yudi, menekankan bahwa persoalan imunisasi di Papua bukan semata tantangan epidemiologi, melainkan juga ujian komunikasi publik. Jika orang tua tidak memahami manfaat vaksin, kehadiran tenaga medis dan stok vaksin tidak akan banyak berarti.
"Vaksin terbaik yang tersedia di puskesmas tidak akan berdampak maksimal jika orang tua tidak datang membawa anaknya. Tugas kita bukan hanya menyediakan vaksin, tetapi memastikan masyarakat tahu, percaya, dan mau datang untuk mendapatkan imunisasi," jelas Yudi.
Strategi komunikasi yang sedang dirancang tidak lagi sekadar menerjemahkan pamflet dari pusat. Dinkes Papua dan UNICEF berupaya membangun pesan kesehatan yang lahir dari budaya setempat, menggunakan bahasa daerah, hingga melibatkan figur yang dipercaya masyarakat seperti tokoh adat dan agama.
"Pesan kesehatan tidak bisa selalu dibuat dari pusat lalu dikirim ke Papua. Kami ingin pesan itu lahir dari masyarakat Papua, menggunakan bahasa dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga bukan hanya didengar, tetapi juga dipercaya dan dilakukan," kata Yudi.
Workshop tersebut menghadirkan tenaga kesehatan, kader posyandu, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, hingga influencer. Para peserta bersama-sama menyusun pesan kunci imunisasi, mengembangkan prototipe media KIE lintas platform, serta melakukan uji coba pesan sebelum disebarluaskan.
Dinkes Papua berharap keterlibatan kader, tokoh adat, dan tokoh agama mampu mendorong orang tua membawa anaknya imunisasi rutin, khususnya di titik rawan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.