JAKARTA — Ketua Komisi B DPRK Teluk Wondama Luther Tandian menilai Pasar Sentral Iriati masih jauh dari layak, baik dari sisi fisik bangunan maupun kelengkapan sarana prasarana. Kondisi itu, kata dia, berisiko menekan perekonomian daerah jika dibiarkan tanpa intervensi.
"Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi dengan revitalisasi, maka akan berdampak pada perekonomian daerah, daya beli masyarakat akan turun, dan pengentasan kemiskinan akan terhambat," ujar Luther saat audiensi di Jakarta.
Luther menyebut kemampuan APBD Teluk Wondama terbatas untuk membiayai revitalisasi pasar. Karena itu, DPRK meminta dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Sehingga kami memohon kebijakan, perhatian khusus dan dukungan alokasi anggaran baik melalui DAK maupun tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan revitalisasi Pasar Iriati menjadi pasar yang layak bersih, aman dan modern," ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Anggota Komisi B DPRK Wondama Rusman Latief menambahkan, Pasar Sentral Iriati merupakan pasar utama daerah. Perbaikan dibutuhkan agar aktivitas jual beli lebih aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
"Jadi, kami sangat membutuhkan dukungan dari pusat dalam bentuk apa pun. Apakah pembangunan ulang atau rehab-rehab yang penting ada supaya pedagang-pedagang kami bisa merasa nyaman," tutur Rusman.
Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kemendag RI Sri Sugy Atmanto mengatakan pihaknya telah menerima proposal pembangunan pasar modern dari Bupati Teluk Wondama Elysa Auri. Namun, proposal itu belum dapat diproses karena masih ada dokumen dan data pendukung yang belum dilengkapi.
"Kami sudah sampaikan hal-hal yang kurang itu agar dilengkapi dahulu. Dan perlu di-upload ke dalam Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP). Jadi, memang harus masuk dalam system, Pak, karena kami memproses itu by system," jelas Sugy.
Sugy menyatakan Kemendag bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan turun ke Wondama setelah proposal dilengkapi. Tim akan melakukan justifikasi teknis dengan mengecek kondisi bangunan, jumlah pedagang, dan sarana prasarana pasar.
"Nanti mudah-mudahan kami bisa terbitkan rekomendasi setelah kami ke sana, kami mengecek data pedagang, kondisi fisik bangunan pasar, bagaimana drainasenya juga yang lainnya," ucap Sugy.
Sugy meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui dinas terkait segera melengkapi dokumen yang masih kurang. Dokumen itu kemudian harus diinput ke SISP agar usulan pasar modern dapat diproses.
"Kami sudah sampaikan ke Bapak Bupati saat mengantar proposal ke sini. Mudah-mudahan dokumen itu bisa dilengkapi. Dan mungkin bapak-bapak dari DPRK bisa mengawal juga itu ke dinas supaya bisa ini bisa segera berjalan," jelasnya.