ALOR — Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menilai penanganan awal Kementerian Kehutanan terhadap titik panas di daratan Papua berjalan lambat. Ia meminta aparatur pemerintah mengerahkan seluruh armada pemadam ke pusat kebakaran, bukan sekadar menunggu laporan dari daerah.
Kabut asap yang terbawa tiupan angin timur kencang melintasi perairan menutup ruang udara Alor dengan jelaga hitam. Kondisi itu membahayakan pernapasan warga dan mengganggu mobilitas antarpulau.
Gangguan paling terasa datang dari sektor penerbangan. Pesawat rute Kupang menuju Kalabahi terpaksa membatalkan pendaratan di Bandara Mali karena tebalnya kabut asap yang menutup landasan.
Pilot tidak berani mengambil risiko mendarat saat jarak pandang terbatas. Ratusan penumpang mengalami penundaan jadwal terbang dan terlantar di bandara tanpa kepastian waktu keberangkatan.
Usman menyebut insiden penerbangan itu sebagai bukti nyata betapa parah dampak kebakaran hutan. Menurutnya, kementerian terkait harus menghentikan sikap acuh tak acuh dan segera bertindak memadamkan kobaran api.
Ancaman kabut asap juga memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut pada balita dan lansia. Partikel kayu terbakar yang masuk ke paru-paru warga Alor dinilai membahayakan kesehatan jangka panjang.
Selain masalah kesehatan, kelalaian memadamkan titik api di Papua merembet pada kelumpuhan sektor transportasi antarpulau. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan timur Indonesia mendadak terhenti.
Usman menegaskan bencana ekologis ini tidak hanya merusak kelestarian hutan, tetapi juga merenggut hak warga atas udara bersih. Pemerintah pusat diminta menaruh perhatian penuh pada keselamatan jiwa jutaan penduduk di daerah terdampak.
Politikus Fraksi PKB itu meminta pemerintah memangkas prosedur rumit demi mempercepat operasi pemadaman. Pemadaman lewat udara menggunakan helikopter bom air harus segera meluncur ke lokasi kebakaran terparah di Papua.
Usman juga menuntut Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Manggala Agni. Sinergi antarlembaga selama ini terhambat masalah birokrasi dan lambatnya alokasi anggaran darurat.
Ia mendorong aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu. Tindakan segelintir oknum telah mengorbankan keselamatan jutaan warga di NTT.
Usman menegaskan Komisi IV DPR RI bakal terus mengawal isu kebakaran hutan sampai tuntas. Pihaknya siap memanggil pejabat Kementerian Kehutanan untuk memberikan pertanggungjawaban resmi dalam rapat kerja.
Masyarakat Kabupaten Alor mendambakan langkah nyata pemerintah pusat demi mengembalikan ketenangan hidup. Kementerian diminta hadir memberikan jaminan bahwa udara bersih akan kembali menghiasi langit Alor.
Usman berharap krisis lingkungan ini menjadi pelajaran berharga bagi perbaikan tata kelola hutan nasional. Ketegasan pemerintah menangani bencana alam dinilai menjadi tolok ukur utama kepedulian negara terhadap rakyatnya.