Wagub Papua Aryoko Rumaropen Tegaskan Data OAP yang Valid Jadi Harga Mati untuk Pembangunan Berkeadilan

JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua memastikan tidak akan ada lagi kebijakan yang disusun tanpa dasar data yang jelas. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyebut bahwa data OAP yang terintegrasi menjadi fondasi utama dalam membangun Papua yang lebih adil dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua (OAP) se-Tanah Papua yang digelar baru-baru ini. Menurut Wagub, data bukan sekadar angka administratif, melainkan penentu arah kebijakan dan program pembangunan.

Mengapa Data OAP Menjadi Kunci Pembangunan?

Tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan, misi besar memajukan masyarakat asli Papua berpotensi meleset dari sasaran. Aryoko menekankan bahwa validitas data adalah harga mati agar keberpihakan pembangunan benar-benar dirasakan oleh OAP.

“Data bukan sekadar angka administratif, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan program pembangunan. Ini adalah cara kita memastikan bahwa keberpihakan pembangunan benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” ujar Aryoko dalam rilis yang diterima redaksi.

Bukan Sekadar Teknokratis, Ada Legitimasi Sosial

Yang menarik, pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat teknokratis. Wagub menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap nilai adat, budaya, dan sejarah dalam proses verifikasi data.

Proses verifikasi nantinya akan melibatkan komunitas adat untuk mendapatkan legitimasi sosial. Langkah ini bertujuan agar identitas masyarakat Papua tetap terjaga dalam sistem administrasi negara, tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.

Kolaborasi Raksasa untuk Satu Data OAP

Membangun sistem “Satu Data OAP” bukanlah pekerjaan satu malam. Aryoko menekankan perlunya kolaborasi besar yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, serta lembaga adat dan tokoh masyarakat di seluruh tanah Papua.

Langkah ini selaras dengan visi besar Pemerintah Provinsi Papua: “Papua Cerah” (Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni). Dengan data yang presisi, pembangunan diharapkan tidak lagi bersifat meraba-raba, melainkan inklusif dan menyentuh akar rumput.

Ke depan, data OAP yang valid akan menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran dan program prioritas di Bumi Cenderawasih. Tanpa data yang kredibel, risiko ketimpangan dan kegagalan program pembangunan justru akan semakin besar.