Pertemuan pemuda adat suku Kimaam pada Selasa (19/5/2026) menghasilkan tujuh poin pernyataan sikap. Selain mendesak penghentian pembukaan lahan peternakan, mereka juga menuntut penghentian sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Papua Selatan.
Mereka mendesak gubernur Papua Selatan menghentikan kegiatan sosialisasi PSN di provinsi tersebut. Poin lainnya, mereka meminta program kampung nelayan Merah Putih di Sumuraman dihentikan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Mappi.
Pemuda adat juga meminta pemerintah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan memfasilitasi pertemuan akbar bersama masyarakat adat Pulau Kimaam. Mereka mendukung penuh gugatan masyarakat adat terhadap SK Bupati Merauke terkait pembukaan 135 KM jalan Wanam-Muting di PTUN Jayapura.
“Atas nama leluhur Malind, kami menyatakan dengan tegas, bahwa sejengkal tanah di atas tanah adat ini tidak boleh hilang. Pemerintah kabupaten Merauke dan pemerintah provinsi Papua Selatan segera menghentikan upaya-upaya pembukaan lahan peternakan sapi dan kerbau di atas tanah adat pulau Kimaam,” ujar pemuda adat Kimaam dalam pernyataan sikapnya, Kamis (28/5/2026).
Lembaga Adat Kimaam Konsolidasi Tiga Tingkat
Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima (Lemaskim) memberikan dukungan penuh terhadap sikap pemuda adat tersebut. Pengurus Lemaskim menyatakan setiap pembangunan tanpa pertemuan dan persetujuan masyarakat adat harus ditolak.
Lemaskim melakukan konsolidasi tiga tingkat dengan menyelaraskan perjuangan pengurus adat tingkat provinsi, kabupaten, hingga kampung. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan pembekalan hukum adat dan hak ulayat bagi perwakilan kampung dalam menghadapi tekanan investasi.
“Tentu diperlukan kesatuan komando dan penguatan kelembagaan adat yang solid dalam rangka menyikapi ancaman nyata terhadap ekosistem lahan basah, tanah gambut, rawa dan hutan mangrove di pulau Kimaam akibat rencana proyek peternakan sapi dan kerbau serta cetak sawah dalam skala besar,” ujar Aloisius Kada, sekretaris jenderal Lemaskim.
Pertemuan Akbar di DPRK Merauke
Pertemuan akbar digelar di kantor DPRK Merauke pada Rabu (27/5/2026). Kegiatan ini dihadiri pengurus Lemaskim tingkat provinsi dan kabupaten, kepala suku, ketua marga, tuan tanah suku Kimaima, serta kepala distrik dan kampung se-Pulau Kimaam.
Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menolak investasi pengembangan peternakan sapi dan kerbau, cetak sawah rakyat, serta perkebunan tebu. Pulau Kimaam masuk dalam klaster 1 sesuai peta investasi PSN yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Masyarakat adat menilai kebijakan pemerintah pusat bertentangan dengan kondisi geografis Pulau Kimaam yang didominasi rawa-rawa alami, rawa payau, hutan alami, dan hutan mangrove di sepanjang pesisir. “Perjuangan menjaga tanah gambut dan rawa adat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kekuatan kita ada pada kesatuan struktur dari kampung hingga provinsi. Ini demi harga diri dan eksistensi suku Kimaima,” tegas Aloisius.
Pemerintah Diminta Tarik Pasukan Militer dari Tanah Papua
Salah satu poin pernyataan sikap yang menonjol adalah desakan kepada pemerintah pusat untuk menarik pasukan militer organik dan non-organik dari atas Tanah Papua. Poin ini menunjukkan keterkaitan antara isu investasi dengan persoalan keamanan di wilayah adat.
Pernyataan sikap masyarakat adat dari Distrik Kimaam telah diserahkan ke DPRK Merauke. Masyarakat adat menyatakan akan terus mengawal tuntutan mereka hingga pemerintah memberikan respons yang sesuai dengan hak ulayat suku Kimaima.
