JAYAPURA — Sebuah pengadilan di Paris memutuskan bahwa bukti yang diajukan terhadap Christian Téin dan 13 orang lainnya "tidak cukup" untuk dijadikan dasar penuntutan. Keputusan ini mengakhiri masa tahanan pra-persidangan yang telah dijalani para terdakwa selama hampir satu tahun di daratan Prancis.
Christian Téin adalah pemimpin CCAT (Field Action Coordinating Cell), kelompok yang dibentuk oleh partai pro-kemerdekaan Union Calédonienne. Ia dan para pemimpin CCAT lainnya ditangkap di Nouméa pada Juni 2024 dan diterbangkan ke Prancis. Téin baru diizinkan kembali ke Kaledonia Baru pada Desember 2025.
Jaksa penuntut sebelumnya menuduh CCAT sebagai "struktur terorganisir" yang menjalankan rencana untuk "mengacaukan layanan ekonomi, administrasi, dan publik negara". Namun, setelah penyelidikan hampir dua tahun, hakim investigasi menyimpulkan sebaliknya.
Polarisasi Politik: Antara "Leganya" FLNKS dan Kecaman Keras Pro-Prancis
Reaksi terhadap putusan ini langsung membelah kancah politik Kaledonia Baru yang sedang bersiap menghadapi pemilihan umum provinsi lokal.
FLNKS (Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis), partai pro-kemerdekaan yang kini dipimpin oleh Christian Téin, menyambut keputusan tersebut. Mereka mengatakan "lega" karena "keadilan Prancis telah menjalankan tugasnya" dan menerima putusan itu "dengan penuh kerendahan hati". Pengacara pembela, François Roux, menegaskan bahwa "hakim investigasi bersifat independen... mereka telah melakukan pekerjaan yang menyeluruh".
Sebaliknya, kelompok yang ingin Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis mengecam keras keputusan tersebut. Anggota parlemen pro-Prancis di Majelis Nasional Prancis, Nicolas Metzdorf, menyebut para hakim sebagai "para hakim merah" di media sosial.
"Selama keadilan belum ditegakkan, tidak ada yang dapat diperbaiki sepenuhnya di Kaledonia Baru. Seluruh rakyat telah dirugikan dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," kata Metzdorf, seraya menyambut baik banding yang diajukan Kejaksaan Umum.
Presiden Provinsi Selatan Sonia Backès, tokoh pro-Prancis terkemuka lainnya, juga mengkritik sistem peradilan Prancis yang menurutnya "sudah gila".
Kerusuhan Mei 2024: 14 Tewas dan Kerugian Ekonomi Ratusan Triliun
Putusan ini dikeluarkan dua tahun setelah kerusuhan politik yang disertai kekerasan meletus di Kaledonia Baru pada pertengahan Mei 2024. Kerusuhan tersebut menyebabkan 14 kematian dan kerugian ekonomi lebih dari €2 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh aksi pembakaran dan penjarahan.
Kasus ini tetap menjadi isu sensitif yang memecah belah, terutama karena kampanye pemilihan umum untuk pemilihan provinsi lokal kini tengah berlangsung. Banding yang diajukan oleh kejaksaan memastikan bahwa pertarungan hukum kasus ini masih akan berlanjut. (*)
