JAYAPURA — Regional CEO Bank Mandiri Region XII Papua, Antonius Budi Setiawan, menyebutkan bahwa sektor supply side di Papua mencatatkan realisasi tertinggi. Dari plafon Rp15 miliar, dana yang tersalurkan mencapai Rp27,8 miliar atau 185 persen dari target. Masih ada potensi pembiayaan tambahan kepada 59 nasabah senilai sekitar Rp165 miliar.
Sementara itu, sektor demand side menyerap Rp6,9 miliar dari plafon Rp13,5 miliar atau sekitar 51 persen. Proses pembiayaan lain senilai Rp1,5 miliar masih berjalan.
Plafon Nasional Naik 328 Persen
Secara nasional, Bank Mandiri meningkatkan alokasi KPP tahun 2026 menjadi Rp1,5 triliun. Angka ini naik 328,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp350 miliar. Hingga 15 Juni 2026, realisasi nasional mencapai Rp951,7 miliar atau 63 persen dari total plafon.
Dari total plafon nasional, sektor supply side mendapat alokasi Rp500 miliar dengan realisasi Rp330,6 miliar (66 persen). Sektor demand side dialokasikan Rp1 triliun dan telah tersalurkan Rp621,1 miliar (62 persen).
Mendagri: Perumahan Gerakkan Ekonomi Daerah
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut program ini menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor, hingga pengembang.
“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya dalam sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Aula Lukas Enembe, Kantor Gubernur Papua, Senin (22/6/2026).
Kemudahan Perizinan dan Insentif bagi Pengembang
Tito meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan bagi pengembang perumahan. Langkah yang diminta meliputi penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan insentif pusat seperti pembebasan BPHTB serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sosialisasi ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP. Forum juga diikuti pengembang, kontraktor, toko bangunan, UMKM, dan masyarakat.
Ekonomi Papua Tumbuh 4,96 Persen
Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I 2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan. Tingkat kemiskinan terendah tercatat di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka terendah berada di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.
Amalia mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
