MERAUKE — Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi Universitas Musamus Merauke hingga komunitas adat. Kerja sama ini diwujudkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan inisiatif ini merupakan langkah konkret mengubah tatanan kebijakan pangan daerah. “Juknis Orang Asli Papua sebagai supplier pangan lokal serta inisiatif pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah-langkah konkret yang berpotensi mengubah tatanan kebijakan pangan daerah secara signifikan,” ujarnya saat bertemu awak media.
Sagu dan Ubi Jadi Andalan Pangan Lokal
Agustinus menjelaskan bahwa sistem pangan lokal Papua Selatan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan berbagai hasil hutan lainnya. Menurutnya, bahan pangan ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi instrumen nyata menjaga tutupan vegetasi dan meningkatkan serapan karbon.
“Provinsi Papua Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional. Kondisi geografis yang didominasi dataran rendah, kawasan rawa dan gambut yang estetik,” tuturnya.
Regulasi Daerah Jadi Landasan Hukum
Pemerintah daerah menyebut kerangka regulasi nasional dan daerah memberikan landasan afirmatif yang kuat untuk mendorong agenda ini. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) Papua Selatan 2025-2029 pun secara deskriptif menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan, dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat sebagai prioritas utama.
Data Pangan Lokal Akan Diintegrasikan ke Satu Platform
Sejumlah organisasi yang mendukung inisiatif ini antara lain Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC), serta Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga berencana mengintegrasikan data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi iklim ke dalam satu platform perencanaan dan pemantauan pembangunan yang terpadu.
Agustinus menambahkan bahwa momentum ini penting untuk memperkuat komitmen bersama membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berada pada sumber daya alam serta kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.
