JAYAPURA — Kegiatan ini tidak hanya dihadiri kader dari Provinsi Papua, melainkan juga dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Ketua DPD PDIP Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menyebut bahwa pemusatan kegiatan di Jayapura merupakan bentuk konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2029.
Pembekalan untuk Seluruh Struktur Partai
Bimtek ini menyasar anggota DPRD Fraksi PDIP, serta ketua, sekretaris, dan bendahara DPD serta DPC se-Tanah Papua. Turut hadir sejumlah elite partai, antara lain Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, serta Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP dari daerah pemilihan Maluku, Mercy Chriesty Barends, juga terlihat hadir. BTM mengatakan pihaknya di tingkat DPD berperan aktif memastikan seluruh peserta dari berbagai daerah terpencil bisa mengikuti kegiatan ini.
Soliditas Kunci Menuju 2029
"Kami dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua membantu agar seluruh peserta bisa hadir dan mengikuti bimtek ini dengan baik. Puji Tuhan, semuanya dapat berpartisipasi," ujar BTM kepada wartawan usai pembukaan acara.
Ia menegaskan bahwa mempertahankan partai jauh lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, kader harus terus berada di tengah masyarakat dan memperjuangkan isu-isu kesejahteraan, keadilan, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
"Kader PDI Perjuangan harus solid menuju Pemilu 2029. Konsolidasi harus diperkuat di semua tingkatan," tegasnya.
Peran sebagai Partai Penyeimbang
BTM menyoroti peran strategis PDIP dalam pemerintahan. Menurutnya, partai bukan sekadar oposisi, melainkan partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
"Kita bukan sekadar partai oposisi, tetapi partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan," kata BTM.
Komunikasi Fraksi untuk APBD Berpihak
Ia menambahkan, komunikasi antara DPD dan fraksi PDIP di DPR Papua maupun DPRD kabupaten/kota terus dilakukan guna memastikan kebijakan anggaran daerah (APBD) berpihak pada rakyat. Jika terdapat kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak, pihaknya akan memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah daerah.
"Kalau belum ada keberpihakan kepada rakyat, kami akan memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah dengan melihat kondisi wilayah dan ekonomi," pungkasnya.
