JAYAPURA — Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen angkat bicara soal pelambatan arus kas daerah yang mulai terasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menegaskan, kondisi ini tidak boleh sampai mengganggu layanan dasar bagi masyarakat.
“Saat ini kondisi pengelolaan kas daerah membutuhkan penyesuaian, namun kami tetap memastikan seluruh layanan dasar kepada masyarakat harus berjalan normal dan tidak terhambat,” kata Aryoko di sela apel gabungan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (6/7).
Gaji ASN Aman, TPP Dibayar Bertahap
Wagub Aryoko memastikan pembayaran gaji pokok ASN tetap cair sesuai jadwal. Namun untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemprov Papua harus mengatur ulang jadwal pencairannya.
“Untuk pembayaran TPP pastinya akan dibayar, hanya saja dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan kas daerah,” ujarnya.
Dia menambahkan, anggaran TPP ASN sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2026. Seluruh hak pegawai tetap menjadi prioritas dan akan diselesaikan hingga akhir tahun.
Penyebab Kas Daerah Tersendat
Pelambatan kas daerah, menurut Aryoko, dipicu oleh ketidaksesuaian antara alokasi transfer keuangan pusat dengan realisasi yang diterima pemerintah daerah. Akibatnya, pengaturan arus kas harus dikelola lebih ketat.
“Dimana kondisi tersebut berdampak pada pengaturan arus kas daerah, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih cermat,” jelasnya.
Instruksi ke Seluruh OPD: Perkuat Pengawasan
Untuk mengantisipasi dampak lebih luas, Wagub Aryoko meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat pengawasan terhadap kinerja dan disiplin pegawai. Ia juga meminta setiap kebijakan keuangan disampaikan secara berjenjang kepada seluruh staf.
“Kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik dan memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian dalam pengelolaan kas daerah,” kata Wagub Papua Aryoko Rumaropen.
Ke depan, Pemprov Papua berencana memperbaiki tata kelola administrasi keuangan daerah agar proses penyaluran anggaran lebih efektif dan tepat waktu. Perbaikan ini diyakini bisa mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
