PAPUA — ICW menemukan selisih harga mencolok antara nilai kontrak pengadaan dengan harga pasar wajar untuk kendaraan niaga ringan yang dipesan Agrinas Pangan Nusantara. Temuan ini merupakan hasil pemantauan langsung terhadap proses pengadaan 80.000 unit pikap yang akan didistribusikan ke seluruh Kopdes Merah Putih di Indonesia.
Potensi Kerugian Rp5,54 Triliun dari 80.000 Unit Pikap
Koordinator ICW mengungkapkan dugaan mark up terjadi pada setiap unit pikap yang dibeli, dengan kisaran selisih antara Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit. Jika dikalikan total target pengadaan, angka perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Agrinas Pangan Nusantara memesan pikap dari berbagai pabrikan. Untuk kontingen dari India, model yang dipilih adalah pikap Mahindra Scorpio dan Tata Yodha serta Ultra T7. Seluruh unit yang dipesan memiliki spesifikasi khusus berupa sistem penggerak 4x4.
Mitsubishi Canter hingga Foton Aumark Ikut dalam Paket Pengadaan
Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, merinci total pengadaan mencapai 160.000 unit kendaraan niaga dengan anggaran Rp200 triliun. Dari jumlah tersebut, 13.600 unit Mitsubishi Canter dipesan dari Jepang, 10.000 unit Hino Dutro HD dan HDX, serta 900 unit Isuzu Elf NMR.
Pabrikan China Foton turut memasok 13.000 unit Foton Aumark. Sisanya, sebanyak 122.500 unit, berasal dari India yang mencakup pikap Mahindra Scorpio, Tata Yodha, dan Ultra T7. Seluruh kendaraan ini akan menjadi armada operasional Kopdes Merah Putih.
Menkeu Tunggu Hasil Audit Sebelum Cairkan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons temuan ICW dengan pernyataan tegas. Ia menegaskan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan dana setelah proses audit selesai dan dinyatakan lolos.
"Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure. Aman," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7).
Ia mengakui belum menerima data temuan ICW secara resmi. "Saya belum lihat," kata eks Ketua Dewan Komisioner LPS itu.
ICW Minta Proyek Dihentikan Sementara dan Dokumen Dibuka
Lembaga antikorupsi tersebut merekomendasikan penghentian sementara proyek pengadaan pikap ini. ICW juga mendesak Agrinas Pangan Nusantara untuk membuka seluruh dokumen pengadaan kepada publik.
Langkah selanjutnya, ICW meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada praktik perburuan rente atau penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan keuangan negara. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp200 triliun, bersumber dari alokasi pembangunan per Kopdes sebesar Rp3 miliar.
