BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak hanya sekadar menggandeng Kementerian Keuangan untuk menambah pemasukan daerah. Kerja sama yang baru diteken ini menyasar akar masalah pengelolaan aset: sumber daya manusia yang mampu menilai secara akurat.
Wakil Bupati Jimmy Kapissa menyebut program ini sebagai terobosan baru. Ia optimistis pendampingan dari DJKN akan mengubah cara pandang pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah.
Bukan Sekadar Administrasi, Ada Pelatihan Penilai Aset
Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor. Tujuannya mencetak tenaga penilai aset daerah yang kompeten.
"Kerjasama juga dapat melakukan pendampingan untuk mencetak tenaga penilaian aset daerah melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas ASN di lingkungan BPKAD Biak Numfor," kata Wakil Bupati Jimmy Kapissa dalam keterangan resmi yang diterima di Biak.
Selama ini, banyak aset daerah yang nilainya tidak optimal karena tidak dinilai secara profesional. Akibatnya, potensi pendapatan dari sewa, kerja sama pemanfaatan, atau bahkan penjualan aset tidak tergarap maksimal.
Komitmen DJKN: Pendampingan hingga Manajemen Aset Modern
Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, menegaskan pihaknya siap mendampingi BPKAD Biak Numfor secara penuh. Fokusnya bukan hanya pada penilaian, tetapi juga pada tata kelola aset yang memberikan manfaat ekonomi.
"Melalui BPKAD dapat mengelola aset daerah supaya memberikan manfaat untuk peningkatan PAD," ujar Tunggul.
Ia menambahkan, program peningkatan kapasitas ASN akan menjadi prioritas. Dengan tenaga penilai internal yang mumpuni, pemkab tidak perlu lagi bergantung pada pihak ketiga untuk setiap proyek penilaian aset.
"Kami berharap lewat pendampingan pelatihan difasilitasi Dirjen Kekayaan Negara kepada Pemkab Biak Numfor sudah bisa membantu pemerintah daerah dalam menentukan penilaian barang kekayaan aset daerah," tambahnya.
Respons BPKAD: Ini Ikhtiar Nyata Pemda
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, menyambut baik dukungan penuh dari DJKN. Ia menyebut kehadiran langsung Kepala Kanwil di Biak sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat membantu daerah.
"Terima kasih dukungan dan hadir langsung Bapak Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku ke Kabupaten Biak Numfor, ini wujud perhatian terhadap upaya Pemkab Biak Numfor meningkatkan capaian PAD," ujar Gunadi.
Kerja sama ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Papua. Jika pengelolaan aset berjalan optimal, PAD Biak Numfor berpotensi naik signifikan tanpa harus membebani warga dengan pajak baru.
